RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluruskan informasi yang beredar mengenai Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, yang disebut-sebut sebagai cucu Gubernur pertama NTB, Raden Ario Muhammad Ruslan Tjakraningrat. Klarifikasi ini disampaikan untuk meredam simpang siur informasi yang berkembang di ruang publik.

Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak pernah berasal dari pernyataan resmi yang bersangkutan. Ia memastikan, Abul Chair tidak pernah mengklaim memiliki hubungan kekerabatan dengan Gubernur pertama NTB.

“Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa Bapak Sekda Abul Chair tidak pernah menyampaikan kepada siapa pun, termasuk kepada media, bahwa dirinya merupakan cucu dari Gubernur pertama NTB,” kata Khalik dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 April 2026.

Menurutnya, klarifikasi ini penting untuk menjaga akurasi informasi yang beredar di masyarakat, sekaligus mencegah kesalahpahaman yang berpotensi berkembang lebih luas.

Pemprov NTB, kata Khalikl, juga telah menerima penjelasan dari pihak keluarga Gubernur pertama NTB terkait garis keturunan Raden Ario Muhammad Ruslan Tjakraningrat. Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa Ruslan Tjakraningrat memiliki keturunan langsung dari tiga orang anak, yang kemudian menjadi garis cucu keluarga.

Penjelasan itu menjadi rujukan dalam memastikan kebenaran informasi yang beredar. Dengan demikian, kabar yang menyebut Sekda NTB sebagai cucu Gubernur pertama dinilai tidak tepat dan perlu diluruskan.

Pemerintah provinsi juga mengaku tidak mengetahui asal-usul informasi tersebut. Namun mereka memastikan bahwa klaim itu bukan berasal dari pernyataan resmi Abul Chair maupun lingkungan Pemprov NTB.

Pria yang akrab disapa Aka ini menambahkan, masyarakat dan media diharapkan lebih mengedepankan sumber informasi yang terverifikasi. Hal itu penting untuk menghindari perdebatan yang tidak perlu di ruang publik.

“Yang perlu kami sampaikan adalah pentingnya merujuk pada informasi yang terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.

Melalui klarifikasi ini, Pemprov NTB berharap polemik terkait isu kekerabatan tersebut dapat segera berakhir, sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar.