RRI.CO.ID, Dompu – Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi 11 jabatan lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, masih terus bergulir. Namun hingga saat ini, pelaksanaannya masih menunggu sinyal dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, mengungkapkan, seluruh perangkat pendukung pelaksanaan seleksi, termasuk panitia seleksi, telah dibentuk. Bahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga telah melakukan komunikasi intensif dengan BKN terkait proses asesmen terbuka tersebut.

“Semua perangkat sudah siap,” ujarnya, Senin, 13 April 2026.

Meski demikian, pelaksanaan asesmen mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh perubahan tata kelola kepegawaian yang kini sepenuhnya berbasis digital melalui aplikasi milik BKN.

"Sistem tersebut mengatur seluruh proses, mulai dari promosi, mutasi hingga demosi jabatan," katanya.

Selain faktor sistem, kendala lain juga muncul dalam proses pencarian asesor. Jika sebelumnya Pemkab Dompu menggunakan jasa asesor dari Bandung, kali ini asesmen direncanakan melibatkan asesor dari Bali. Namun, ketersediaan asesor dengan kualifikasi grade A menjadi tantangan tersendiri, terutama dengan pertimbangan efisiensi anggaran.

“Kesulitan mencari asesor grade A dengan biaya yang terjangkau juga menjadi salah satu faktor keterlambatan,” jelasnya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pemerintah daerah berharap, proses persetujuan dari BKN dapat segera rampung, sehingga tahapan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan strategis tersebut dapat segera dilaksanakan secara optimal dan transparan.