RRI.CO.ID, Dompu – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Dompu, Ismu Ramadhan, dalam agenda Musrenbang tingkat Kabupaten Dompu, tahun 2026.

Ismu menjelaskan, dokumen RKPD tidak hanya memuat program pemerintah daerah, tetapi juga mencakup pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, dengar pendapat, serta kunjungan kerja dewan. Seluruh masukan tersebut kemudian disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah.

“Musrenbang, sebagai forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya, Senin, 13 April 2026.

Ia menegaskan, penyusunan RKPD harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun.

RKPD, lanjutnya, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD provinsi, dan program strategis nasional.

DPRD berharap, penyusunan RKPD tahun 2027 dapat fokus pada pencapaian target RPJMD Kabupaten Dompu 2025–2029. Dengan demikian, program yang dirancang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan.

Untuk menghasilkan perencanaan yang optimal, Ismu menekankan pentingnya pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta kombinasi top-down dan bottom-up dalam penyusunan RKPD.

Ismu menyebut, ada sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD tahun 2027 antara lain, Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk akses antar wilayah produksi dan perdagangan, ketersediaan air bersih perkotaan, serta pengelolaan sampah yang masih belum optimal.

Kedua, peningkatan produktivitas sektor pertanian serta pengembangan potensi perikanan dan pariwisata sebagai penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dompu. Perhatian terhadap sektor ini diyakini mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

"Ketiga, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.

Ia menyoroti maraknya kenakalan remaja yang dinilai sudah memprihatinkan, serta fenomena penutupan jalan oleh masyarakat yang perlu ditangani secara persuasif melalui pendekatan dan edukasi.

Keempat, inovasi pelayanan publik di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, dan jaminan sosial, guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kelima, penguatan pengembangan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi potensi unggulan di masing-masing desa untuk mendorong kemandirian.

"Keenam, penanganan kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang masih terjadi di wilayah Dompu," katanya.

Pemerintah daerah diminta mengambil langkah strategis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Menutup penyampaiannya, Ismu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, swasta, dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Untuk mencapainya, kata Ismu, diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan, terpadu, dan terarah.