MUI NTB Diminta Lebih Sensitif Tangani Pelecehan Seksual di Lembaga Pendidikan

‎RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti meningkatnya persoalan sosial di tengah masyarakat, terutama kasus pelecehan seksual yang dinilai kian mengkhawatirkan. Ia meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB untuk lebih peka dan aktif merespons persoalan tersebut, khususnya di lingkungan pendidikan Islam.

‎“Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma bahwa pondok pesantren rentan terhadap kejahatan seksual,” ujar Iqbal saat pelantikan pengurus MUI NTB periode 2025–2030 di Auditorium UIN Mataram, Sabtu, 11 April 2026.

‎Menurutnya, peran MUI tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan normatif, tetapi juga harus mampu melakukan ijtihad sosial dalam merespons dinamika masyarakat. Ia menilai, sensitivitas ulama terhadap isu-isu sosial mendesak menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan.

‎Selain persoalan pelecehan seksual, Iqbal juga menyinggung masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di NTB. Saat ini, tercatat sekitar 114 ribu kepala keluarga yang tersebar di 106 desa masih berada dalam kategori tersebut.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, menjadikan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu program strategis, selain ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata berkualitas.

‎Iqbal menambahkan, pembangunan spiritual tidak secara eksplisit dimasukkan dalam program strategis daerah. Namun, ia menegaskan bahwa aspek tersebut merupakan fondasi utama yang menopang keberhasilan seluruh program pembangunan.

“Perilaku spiritual yang baik menjadi jaminan tercapainya program-program lain,” ujarnya.

‎Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menekankan pentingnya peran ulama dalam menjaga tegaknya negara. Dalam kuliah kebangsaannya, ia menyebut bahwa kekuatan negara bertumpu pada ilmu para ulama, keadilan hukum, serta kebijakan politik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

‎“MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan itu,” kata Nusron.‎

‎Ia juga mengutip ajaran ulama besar Abdul Qadir al-Jilani tentang kriteria ulama yang layak diikuti, yakni memiliki sanad keilmuan yang jelas hingga Nabi Muhammad, mendedikasikan hidup untuk ibadah, serta memiliki rasa takut kepada Allah.

‎Sementara itu, Ketua MUI Pusat Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital, Masduki Baidlowi, menyoroti tantangan yang dihadapi ulama di era digital. Ia mengatakan, otoritas keagamaan kini kian tergerus oleh arus informasi di media sosial yang lebih mengedepankan viralitas ketimbang substansi.

‎“Kepercayaan kepada ulama menjadi tantangan serius karena otoritasnya diambil alih oleh algoritma media sosial yang sering mengabaikan kedalaman ilmu,” ujarnya.

‎Adapun Ketua MUI NTB terpilih, TGH Badrun, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung program pemerintah daerah dalam pembangunan umat. Ia menyebutkan, kepengurusan MUI NTB periode ini terdiri dari 124 orang yang mencakup guru besar, doktor, ulama, dan cendekiawan.

‎“Kami siap bersinergi untuk memperkuat pembangunan umat di NTB,” kata Badrun.