RRI.CO.ID, Lombok Timur - Kelangkaan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram atau gas melon di Kabupaten Lombok Timur menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi ini memicu antrean panjang di sejumlah titik distribusi, bahkan masyarakat harus menunggu lama untuk mendapatkan pasokan gas subsidi.

Situasi tersebut turut berdampak pada kenaikan harga di tingkat pengecer, sehingga semakin membebani masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menilai terganggunya psikologi pasar menjadi salah satu pemicu utama kelangkaan.

Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan maraknya pemberitaan terkait krisis energi di luar negeri yang beredar di media sosial dan televisi.

"Pemberitaan tentang krisis energi di luar negeri itu memengaruhi psikologi masyarakat. Akibatnya terjadi kepanikan dan pembelian berlebih,” ujarnya Sabtu, 11 April 2026.

Pemerintah daerah juga mengakui bahwa pengendalian harga di luar pangkalan resmi masih menjadi tantangan, termasuk potensi penimbunan. Untuk itu, Pemkab Lombok Timur membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna mengawasi distribusi serta menindak tegas praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Kami tidak akan membiarkan ada penjualan di atas HET atau penimbunan. Satgas sudah dibentuk untuk mengawasi dan menindak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun kewenangan teknis distribusi berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk bertindak terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat. Ini untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah menyalurkan tambahan sebanyak 24.440 tabung LPG untuk melengkapi kuota harian yang sebelumnya sekitar 35 ribu tabung. Distribusi tahap awal difokuskan pada kecamatan dengan tingkat kelangkaan tertinggi,

“Distribusi tambahan ini kami prioritaskan ke wilayah yang paling terdampak agar antrean bisa segera terurai,” katanya.

Penyaluran LPG dilakukan melalui 770 pangkalan resmi guna menjaga stabilitas harga serta mempermudah pengawasan. Meski berbagai langkah telah dilakukan, pemerintah daerah tetap mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Kami minta masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Belilah sesuai kebutuhan agar pasokan tetap stabil,” ujarnya.