RRI.CO.ID, Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar dialog keagamaan bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 10 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Atqia, Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Mataram ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mendukung kebijakan agraria dan tata ruang.

Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan bahwa ormas Islam memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai mitra, tetapi juga sebagai jembatan konstruktif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Ormas juga diharapkan mampu membantu menyosialisasikan kebijakan agraria agar lebih tepat sasaran di tengah masyarakat.

Ketua Umum DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) NTB, H. Jamaludin, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif pemerintah yang melibatkan ormas Islam dalam dialog tersebut.

“Acara ini sangat luar biasa. Kehadiran kami di sini adalah bentuk pengakuan eksistensi BKPRMI di Provinsi Seribu Masjid ini,” ujarnya.

Ia menilai, pelibatan pemuda remaja masjid dalam diskusi kebijakan menjadi langkah penting untuk memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan, khususnya di bidang sosial-keagamaan.

Dialog tersebut menghasilkan tiga poin utama yang menjadi fokus kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan masyarakat sipil di NTB yakni, Wasilah Pembinaan Umat, dimana Ormas Islam didorong untuk terus menjadi garda terdepan dalam pembinaan umat, mencakup penguatan akidah, ibadah, akhlak, serta peningkatan pengetahuan masyarakat.

Selanjutnya Sinergi Agraria melalui Pendekatan Sosial, yakni Pemerintah menekankan pentingnya pendekatan sosial dan kultural dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan tata ruang. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam meredam potensi konflik agraria di tengah masyarakat. Dan ketiga adalah Kemitraan Strategis yaitu, Ormas Islam diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan minim konflik.

Dialog ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun kebijakan yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan ormas Islam dinilai penting, mengingat kuatnya pengaruh tokoh agama dalam kehidupan sosial masyarakat NTB.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap kebijakan agraria yang dihasilkan dapat lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Langkah tersebut juga dipandang strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendukung percepatan pembangunan di NTB, yang dikenal sebagai daerah dengan karakter religius yang kuat.