RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, belum memberikan support kepada PDAM Tirta Rora, untuk pemenuhan air bersih masyarakat. Padahal, pemenuhan air bersih itu, meripakan salah satu janji politik yang kini sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Dompu, 2025 – 2030.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus mengakui masih belum mampu mengatasi secara menyeluruh persoalan air bersih dan bau menyengat yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah. Hingga saat ini, berbagai kebutuhan dasar tersebut belum sepenuhnya terjawab akibat keterbatasan anggaran dan belum adanya langkah teknis yang signifikan.\

Bupati juga menyampaikan kondisi saat ini menuntut adanya keberanian untuk melakukan perubahan. Tanpa langkah strategis, persoalan yang sama dikhawatirkan akan terus berulang.

“Ya, tentu kita sangat berharap dengan kondisi hari ini. Air bersih kita sampai sekarang belum terjawab dalam beberapa dekade dan prioritas lainnya. Kalau kita tidak melakukan hal yang berani untuk berubah, kita akan begini terus,” ujarnya, Jum’at, 10 April 2026.

Selain krisis air bersih, masyarakat juga mengeluhkan persoalan bau tidak sedap yang dinilai mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Pemerintah memastikan persoalan tersebut masuk dalam prioritas penanganan, meskipun realisasinya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Apakah ada prioritas untuk menangani ulat dan bau menyengat? Tentu saja akan kita tangani. Namun kondisi hari ini, kita belum melakukan perubahan apapun pada PDAM karena belum memiliki anggaran,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa kondisi tersebut merupakan bentuk kelalaian dan kelemahan pemerintah daerah yang harus segera diperbaiki. Meski demikian, pihaknya tetap bersyukur karena distribusi air masih bisa berjalan meskipun belum optimal.

“Dengan adanya air saja kita sudah bersyukur. Tapi ini menjadi catatan penting, menjadi kelemahan yang akan kita perbaiki ke depan,” tambahnya.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari solusi, termasuk mengupayakan dukungan anggaran agar persoalan air bersih dan dampak lingkungan seperti bau menyengat dapat segera diatasi secara bertahap. Terkait dengan rencana pinjaman ke PT. SMI senilai Rp70 miliar, hingga kini belum dieksekusi. Bupati telah mendelagisakan kepada BPKAD, untuk menjalin komukikasi teris dengan pihak PT.SMI.

Bupati menegaskan, terkait pinjaman ke PT.SMI itu, sudah mendapat restu dari DPRD Dompu. Terbukti, selain eksekutif melalui BPKAD, dua pimpinan DPRD yakni Ketua DPRD Muttakun dan Wakil Ketua Ismu Ramadhin, juga sudah bertemu dengan PT.SMI.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠“Tentu. Pak ketua dan pak wakil ketua sudah bertemu dengan SMI,” katanya.