RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram mengambil langkah realistis dalam perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026 dengan mengusulkan 200 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Usulan tersebut diajukan oleh Pemkot Mataram melalui sistem aplikasi resmi BKN dan saat ini masih menunggu proses verifikasi dari pemerintah pusat. Jumlah ini mengalami penyesuaian dibandingkan usulan awal sebanyak 185 formasi, sekaligus lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang tengah melakukan efisiensi, khususnya pada belanja pegawai.

“Sudah kami masukkan melalui aplikasi BKN dan sekarang tinggal menunggu verifikasi. Jumlah usulan tahun ini memang disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi keuangan daerah,” ujarnya Kamis, 9 April 2026.

Ia menegaskan, pengajuan formasi ASN tahun ini lebih difokuskan pada kebutuhan pengganti, baik untuk pegawai yang telah memasuki masa pensiun maupun yang meninggal dunia. Dengan demikian, formasi yang diajukan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan ideal organisasi.

“Kebutuhan 200 formasi ini lebih kepada penggantian pegawai yang pensiun dan meninggal dunia. Mudah-mudahan usulan ini dapat diterima,” katanya.

Lebih lanjut, Alwan mengungkapkan bahwa Pemkot Mataram saat ini menargetkan efisiensi belanja pegawai hingga 30 persen guna menjaga stabilitas anggaran daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan jumlah formasi yang diajukan.

Meski demikian, peluang penambahan formasi masih terbuka, namun tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah serta kebijakan pemerintah pusat terkait hubungan keuangan pusat dan daerah.

“Memang belum ideal, tetapi kami menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Saat ini kami anggap 200 formasi sudah cukup,” jelasnya.