RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat optimalisasi berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi besar daerah dalam memastikan setiap satuan pendidikan memperoleh layanan yang setara, sekaligus mendukung pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Bowo Susatyo, melalui Koordinator Pokja Kelembagaan dan Kurikulum Dikpora NTB Lalu Yaniwardan, mengatakan salah satu program utama yang terus dioptimalkan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Dana BOS menjadi instrumen penting untuk menopang biaya operasional nonpersonalia di sekolah agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan berkualitas,” ujar Yaniwardan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 9 April 2026.

Dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pemanfaatannya mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari pemeliharaan sarana, pengadaan barang dan jasa, penyediaan buku, hingga pembayaran honor guru non-PNS.

Pada 2026, total penyaluran BOS untuk SMA di NTB mencapai Rp190,77 miliar. Rinciannya, sebesar Rp160,3 miliar dialokasikan untuk 149 SMA negeri, dan Rp30,47 miliar untuk 237 SMA swasta. Bantuan ini menjangkau seluruh kabupaten/kota di NTB.

Selain BOS, pemerintah daerah juga mendorong transformasi pembelajaran melalui penyediaan alat papan interaktif digital atau interactive flat panel (IFP). Teknologi ini memungkinkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, dengan memanfaatkan layar sentuh untuk memperkuat interaksi antara guru dan siswa.

Hingga 2026, sebanyak 356 dari total 424 SMA di NTB telah menerima bantuan perangkat tersebut. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, fokus belajar, serta pemahaman materi di tengah tuntutan digitalisasi pendidikan.

Di sisi lain, program revitalisasi sekolah juga terus dijalankan untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Program ini mencakup rehabilitasi, pembangunan, hingga penyediaan fasilitas penunjang yang lebih memadai, dan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah.

“Progres pelaksanaan revitalisasi saat ini sudah mencapai 100 persen,” kata Yaniwardan.

Untuk 2026, sebanyak 33 SMA negeri dan 25 SMA swasta diusulkan sebagai penerima program revitalisasi. Usulan tersebut telah melalui proses verifikasi dan sinkronisasi data Dapodik hingga akhir Oktober 2025, dan kini menunggu penetapan dari pemerintah pusat.

Yaniwardan menegaskan, optimalisasi seluruh program bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

“Pemprov NTB memastikan seluruh bantuan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.