‎RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, dijadwalkan melantik Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif, Kamis sore, 9 April 2026. Prosesi pelantikan akan berlangsung di Pendopo Gubernur NTB sekitar pukul 16.30 WITA.

‎Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, memastikan agenda tersebut. “Insya Allah jam 16.30 di Pendopo Gubernur,” ujarnya saat dikonfirmasi.

‎Tri belum mengungkapkan nama pejabat yang akan dilantik. Ia memilih berseloroh ketika ditanya kandidat terkuat. “Jagonya Mas siapa?” katanya singkat.

‎Berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, terdapat tiga nama yang masuk tiga besar calon Sekda NTB. Mereka adalah Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik.

‎Ketiganya dinilai memiliki rekam jejak birokrasi yang panjang di lingkup Pemerintah Provinsi NTB maupun di tingkat nasional.

‎Abul Chair dikenal sebagai birokrat senior yang telah malang melintang di sejumlah posisi strategis, terutama pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Ia disebut memiliki pengalaman dalam penguatan tata kelola administrasi dan koordinasi lintas perangkat daerah.

‎Sementara itu, Ahmad Saufi merupakan figur dengan latar belakang teknokratis yang kuat. Ia pernah menempati sejumlah jabatan penting yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan daerah. Pengalamannya dinilai relevan untuk mendorong sinkronisasi program pembangunan di NTB.

‎Adapun Ahsanul Khalik dikenal sebagai pejabat yang berpengalaman dalam bidang sosial kemasyarakatan dan komunikasi publik. Ia kerap terlibat dalam penguatan program-program berbasis masyarakat dan kebijakan inklusif di daerah.

‎Penetapan tiga besar calon Sekda NTB merupakan hasil dari rangkaian seleksi terbuka yang dilakukan secara ketat oleh panitia seleksi independen. Proses tersebut meliputi tahapan administrasi, penelusuran rekam jejak, uji kompetensi manajerial dan bidang, hingga wawancara akhir.

‎Hasil seleksi kemudian diserahkan kepada Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan satu nama yang akan dilantik sebagai Sekda definitif.

‎Sesuai mekanisme, nama yang dipilih juga telah melalui proses koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

‎Pelantikan Sekda definitif ini menjadi penting mengingat posisi tersebut merupakan jabatan strategis yang berperan sebagai motor penggerak birokrasi daerah, sekaligus penghubung antara kepala daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).