RRI.CO.ID, Lombok Timur - Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Lombok Timur menjadi perhatian serius berbagai pihak. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi tersebut membuat warga harus rela mengantre panjang.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya dari Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang menyebutkan bahwa stok LPG 3 kg di wilayah Lombok Timur masih dalam kondisi aman dan terkendali. Namun di lapangan, masyarakat justru mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas melon tersebut.

Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, mengatakan berdasarkan keterangan dari Pertamina, distribusi LPG 3 kg untuk wilayah Lombok Timur sebenarnya telah sesuai dengan data dan kuota konsumen. Namun, persoalan diduga muncul pada tahap distribusi di tingkat pengecer.

Hadi juga mengakui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan selama ini belum maksimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki.

“Kami akui pengawasan belum optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya,” katanya Selasa, 7 April 2026

Meski demikian, ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan pada keterbatasan tersebut, melainkan mencari akar masalah kelangkaan. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pembentukan satuan tugas (satgas) lintas instansi.

Menurutnya, satgas ini akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) agar memiliki kewenangan lebih dalam menindak pelanggaran di lapangan, terutama jika ditemukan adanya penyelewengan distribusi dari agen maupun pangkalan.

“Selama ini kami tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung. Dengan satgas, penanganan bisa lebih komprehensif,” jelasnya.

Ia menambahkan, alur distribusi LPG 3 kg sebenarnya sudah memiliki aturan yang jelas. Jika ditemukan pelanggaran oleh agen atau pangkalan, maka tindakan tegas akan dilakukan oleh pihak Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku.