RRI.CO.ID, Lombok Barat — Minat pejabat dari luar daerah untuk mengikuti seleksi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Barat menjadi penanda penting perubahan arah birokrasi di daerah tersebut. Baru pada hari pertama pendaftaran, Kamis 2 April 2026, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai daerah di Indonesia telah mendaftarkan diri.

Berdasarkan data yang masuk di hari pertama, terdapat sejumlah pejabat luar daerah yang mendaftar. Mereka masing-masing Ahmad Dhofir Rosidi, sekretaris BPBD Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Kemudian ada La Ode Zahaba, Camat Lasalimu Kabupaten Buton, dan Abdul Manan, seorang Kabid di Pemkot Mataram.

Fenomena ini tidak sekadar menunjukkan tingginya animo, tetapi juga mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap sistem birokrasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, menegaskan keterbukaan dalam seleksi jabatan merupakan bagian dari komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Proses seleksi yang terhubung dengan sistem Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang setara.

Menurut dia, daya tarik Lombok Barat saat ini tidak lepas dari upaya membangun kultur birokrasi berbasis kinerja. Penempatan jabatan tidak lagi ditentukan oleh kedekatan, melainkan oleh kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak.

“Ini bukan sekadar seleksi jabatan, tetapi bagian dari ikhtiar membangun birokrasi yang sehat. Dari mana pun asal ASN, sepanjang memiliki kinerja dan integritas, Lombok Barat terbuka,” ujarnya.

Ia menilai, kehadiran pelamar dari luar daerah merupakan sinyal bahwa prinsip meritokrasi mulai mendapatkan tempat dan pengakuan. Dalam jangka panjang, kondisi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Lombok Barat.

Pendaftaran seleksi masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan dan diperkirakan akan terus bertambah. Di saat yang sama, Pemkab Lombok Barat juga membuka rekrutmen tenaga kesehatan untuk BLUD RSUD Tripat secara terbuka dan profesional, sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan dasar masyarakat.

Dengan langkah ini, Lombok Barat menegaskan posisinya sebagai daerah yang mulai menempatkan kinerja sebagai fondasi utama dalam pembangunan birokrasi.