RRI.CO.ID, Lombok Timur - Kebijakan pemerintah yang membatasi akses penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ini termasuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.

Kepala Dinas Pendidikan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai langkah perlindungan terhadap anak di tengah maraknya ancaman di ruang digital.

"Pada prinsipnya kami memberikan dukungan penuh, karena saat ini kita menghadapi situasi darurat dalam perlindungan anak, khususnya dari ancaman pornografi, perundungan siber, hingga judi daring. Selain itu juga berdampak pada menurunnya fokus belajar siswa,” ujarnya, Selasa, 31 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa pembatasan usia penggunaan media sosial menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda dari paparan konten negatif yang dapat merusak mental dan moral anak.

"Ruang digital yang bersifat terbuka memerlukan pengawasan ketat dari negara, termasuk langkah pemblokiran terhadap konten yang melanggar hukum, " katanya.

Dalam kebijakan yang ada, anak di bawah usia 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun pada sejumlah platform digital berisiko tinggi. Platform itu seperti pada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox, akun yang telah dimiliki sebelumnya juga akan dinonaktifkan.

Namun demikian, Wathoni menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut di daerah, khususnya di lingkungan satuan pendidikan, masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

"Untuk penerapannya di sekolah, kami masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Ini sekaligus mendorong sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia.