RRI.CO.ID, Lombok Timur - Sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat mulai mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi dampak konflik di Timur Tengah, khususnya terkait potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satu upaya yang ditempuh adalah efisiensi energi melalui penyesuaian pola kerja di lingkungan pemerintahan.

Di Lombok Timur, pemerintah daerah tengah mematangkan rencana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diproyeksikan menjadi langkah konkret dalam menekan konsumsi BBM, terutama dari sektor transportasi harian pegawai.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa kebijakan WFH merupakan bagian dari strategi efisiensi energi yang disusun sebagai respons terhadap dinamika global.

“Langkah bekerja dari rumah ini kami lakukan sebagai bentuk efisiensi penggunaan BBM. Ini adalah langkah konkret untuk menghemat energi di tengah dampak konflik di Timur Tengah,” ujarnya Senin, 30 Maret 2026.

Ia menjelaskan, skema kerja yang disiapkan akan dilakukan secara bergilir. Sebagian pegawai tetap masuk kantor, sementara sebagian lainnya bekerja dari rumah sesuai jadwal yang ditentukan.

“Nantinya kami akan mengatur, sebagian pegawai masuk kantor dan sebagian tetap bekerja dari rumah secara bergilir. Namun pekerjaan tetap berjalan seperti biasa, hanya lokasinya yang berbeda,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya kedisiplinan pegawai selama menjalankan WFH. Ia mengingatkan agar pegawai tidak memanfaatkan waktu kerja dari rumah untuk aktivitas di luar kepentingan pekerjaan yang justru berpotensi meningkatkan konsumsi BBM.

“Bagi yang bekerja dari rumah, kami harapkan tidak bepergian untuk hal-hal yang tidak perlu, seperti pergi memancing atau aktivitas lain yang tidak mencerminkan penghematan BBM,” tegasnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah daerah memastikan kebijakan ini tidak berdampak pada pengurangan pegawai. “Tidak ada pegawai yang dirumahkan. Ini hanya pengaturan waktu dan lokasi kerja sebagai bentuk efisiensi,” katanya.

Meski terjadi penyesuaian pola kerja, pemerintah daerah menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. “Kami pastikan pelayanan publik tetap maksimal meskipun pola kerja berubah,” tambahnya.

Saat ini, penerapan kebijakan WFH masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan pemberlakuannya bagi tenaga pendidik di lingkungan sekolah. “Untuk tenaga guru juga sedang kami kaji, agar kebijakan ini tetap menjaga kualitas pendidikan,” ungkapnya.

Berdasarkan estimasi awal, penerapan WFH selama satu hari dalam sepekan dinilai berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam menekan konsumsi BBM. Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmennya dalam merespons tantangan global melalui kebijakan lokal yang adaptif, sekaligus mendorong efisiensi energi di tingkat daerah.