Sentimen Global Merembet ke Daerah, Akademisi Soroti Risiko Politik dan Sosial NTB

RRI.CO.ID, Mataram - Konflik geopolitik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu dinamika sosial dan politik di daerah. Respons masyarakat terhadap isu global dinilai semakin cepat terbentuk, terutama melalui media sosial. Hal ini berpotensi menciptakan tekanan terhadap pemerintah daerah.

Fenomena ini menjadi perhatian serius di NTB, di mana masyarakat dikenal memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu keagamaan dan kemanusiaan. Opini publik yang berkembang di ruang digital dapat mempengaruhi stabilitas sosial. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Ketua STAI Darul Kamal, Muhammad Said, menilai bahwa sikap pemerintah sangat menentukan arah respons masyarakat. Ia menyebut bahwa ketidaktegasan atau ketidaksinkronan sikap pemerintah dapat memicu kritik publik. Terutama jika dianggap tidak sejalan dengan nilai yang diyakini masyarakat.

“Sikap masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh sikap pemerintah. Kalau pemerintah tidak menunjukkan empati, maka kritik akan muncul,” ungkapnya, Minggu 29 maret 2026.

Ia menyoroti fenomena dukungan masyarakat terhadap pihak-pihak yang dianggap tertindas dalam konflik global. Dalam konteks saat ini, sebagian masyarakat menunjukkan simpati terhadap Iran. Hal ini menjadi indikator bahwa opini publik bisa berkembang di luar narasi resmi pemerintah.

Menurutnya, perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat berpotensi menimbulkan ketegangan. Terutama jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik. Kondisi ini bisa berdampak pada stabilitas politik lokal.

Muhammad Said juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam aliansi global tertentu. Ia menilai langkah tersebut menimbulkan persepsi keberpihakan di mata masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pemicu kritik yang berkembang di ruang publik.

“Ketika pemerintah dianggap berpihak, maka masyarakat akan merespons sesuai dengan keyakinannya,” katanya.

Ia menilai bahwa pemimpin daerah harus mampu membaca situasi ini dengan bijak. Sensitivitas terhadap isu global menjadi penting dalam menjaga stabilitas lokal. Komunikasi publik yang efektif menjadi kunci dalam meredam potensi konflik sosial.

Selain itu, peran media sosial juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Informasi yang tersebar dengan cepat dapat membentuk opini dalam waktu singkat. Oleh karena itu, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan.

Muhammad Said mengingatkan bahwa konflik global bisa menjadi pemicu polarisasi di tingkat lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengganggu harmoni sosial. Terutama di daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi.

Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam memberikan narasi yang menenangkan. Transparansi informasi dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.

“Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan yang jernih agar masyarakat tidak terpecah,” ujarnya.

Di akhir wawancara, ia menegaskan bahwa stabilitas sosial merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan akademisi harus bersinergi. Tujuannya untuk menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika global yang tidak menentu.