RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai menitikberatkan peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari strategi menekan beban belanja pegawai yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan langkah ini diambil menyusul porsi belanja pegawai yang kini telah mencapai sekitar 40 persen dari total anggaran daerah, naik dari sebelumnya di kisaran 37 persen. Pemkot menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga maksimal 30 persen pada tahun 2027.
Ia juga menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tengah mengalami tekanan, sehingga diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada kualitas sumber daya aparatur.
“Kami sudah mulai melakukan seleksi berdasarkan tingkat disiplin. ASN kita cukup banyak, dan ada juga yang tidak disiplin, seperti tidak masuk kerja. Itu akan kami tindak, bahkan bisa diberhentikan. Prosesnya sudah mulai berjalan melalui sidang,” katanya, Sabtu 28 Maret 2026.
Menurut Alwan, peningkatan jumlah pegawai, khususnya dari rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), turut memengaruhi lonjakan belanja pegawai. Di sisi lain, penurunan Dana Insentif Daerah (DID) hingga mencapai Rp300 miliar semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Situasi ini mendorong Pemkot Mataram untuk menyiapkan langkah strategis, termasuk memperketat pengawasan dan evaluasi kinerja ASN. Penegakan disiplin dinilai menjadi pintu masuk untuk memastikan efektivitas belanja pegawai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Iya kita nanti ada beberapa opsi kemungkinan pemberhentian bagi ASN yang terbukti tidak disiplin, sebagai bagian dari upaya penataan birokrasi yang lebih profesional dan efisien," jelasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....