RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram mulai menyiapkan skema transportasi ramah lingkungan bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan mendorong penggunaan sepeda, khususnya bagi pejabat Eselon II, III, dan IV. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran sekaligus upaya mengurangi potensi kemacetan di wilayah perkotaan.

Rencana tersebut muncul sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan belanja daerah hingga 50 persen dalam APBD murni 2026. Salah satu sektor yang terdampak signifikan adalah belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dinas.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengungkapkan bahwa arahan penggunaan sepeda telah disampaikan langsung oleh Wali Kota Mataram, Namun kebijakan tersebut masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat, terutama terkait penerapan sistem kerja work from home (WFH) yang turut memengaruhi pola kerja ASN di daerah.

“Pak Wali sudah menyampaikan kebijakan agar pejabat Eselon II, III, dan IV bersepeda dari rumah ke kantor, khususnya menggunakan sepeda listrik, sebagai langkah efisiensi dan penyesuaian kebijakan pusat,” ujarnya.

Menurutnya, Jika kebijakan tersebut diberlakukan, penggunaan sepeda akan diatur, termasuk kemungkinan penentuan radius tempuh dan titik kumpul bagi ASN. "Saya pikir semua pejabat sudah punya sepeda jadi pakai sepeda masing masing, nanti kalau ada rapat di luar kantor bisa di siasati dengan menentukan titik kumpul, nantilah kita akan atur," jelasnya.

Selain menekan anggaran BBM, kebijakan ini diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat dan efisien di kalangan ASN. “Pengurangan anggaran BBM sudah mencapai sekitar 50 persen, sehingga perlu langkah konkret. Dengan bersepeda, kita tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mendorong gaya hidup sehat bagi ASN,” tambahnya.