RRI.CO.ID, Lombok Timur - Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mempertimbangkan penerapan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan skema 50 persen Work From Home (WFH) dan 50 persen Work From Office (WFO). Kebijakan ini sebagai langkah antisipatif terhadap potensi krisis energi yang dipicu dinamika global.

Hal tersebut disampaikan dalam salah satu kesempatan resmi pemerintah daerah, di mana Bupati menegaskan bahwa wacana tersebut masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat sebelum diterapkan secara resmi.

“Ke depan, kita sedang mempertimbangkan pola kerja seperti saat pandemi COVID-19, yakni 50 persen Work From Home dan 50 persen Work From Office. Namun, ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan terganggunya pasokan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), yang berdampak luas terhadap aktivitas pemerintahan dan masyarakat.

"Bekerja dirumah, bukan bekerja sambil pergi memancing yang mengeluarkan BBM lagi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung kondisi global yang dinilai turut memengaruhi rantai pasok berbagai kebutuhan penting. Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang bisa ditimbulkan.

“Kita juga harus mewaspadai situasi global saat ini yang berdampak pada ketersediaan BBM, hingga bahan pangan seperti jagung dan bawang putih,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah ketidakpastian global, termasuk dengan menyiapkan berbagai skenario kebijakan yang adaptif. Dengan adanya wacana ini, diharapkan kinerja ASN tetap berjalan optimal meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.