‎RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB di Ruang Kerja Gubernur NTB, Selasa, 17 Maret 2026.

‎“Data itu fondasi. Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan kita juga berpotensi tidak tepat," katanya.

‎Audiensi tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan BPS dalam pelaksanaan sensus Ekonomi Nasional 2026. Tujuannya, untuk pemutakhiran data sosial ekonomi guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

‎Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan bahwa kualitas data menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program pembangunan, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. "Karena itu, saya minta pendataan ini dilakukan dengan baik dan melibatkan masyarakat lokal agar konteks di lapangan tidak salah ditangkap,” ujarnya.

‎Menurut Gubernur, salah satu pembelajaran dari pendataan sebelumnya adalah pentingnya menghadirkan data yang tidak hanya valid secara angka, tetapi juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Pelibatan tenaga lokal dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi, termasuk dalam penentuan kategori kemiskinan.

‎Selain itu, Iqbal juga menyoroti pentingnya pendekatan komunikasi publik dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus. “Kita perlu menyampaikan pentingnya sensus ini dengan cara yang lebih membumi. Bisa melalui pendekatan cerita atau kasus nyata, sehingga masyarakat paham kenapa data ini penting dan mau berpartisipasi aktif,” ujarnya.

‎Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin menjelaskan pelaksanaan sensus kali ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sebelumnya.

‎Seluruh wilayah akan didata secara menyeluruh tanpa membedakan daerah konsentrasi maupun non-konsentras Data yang dihimpun juga akan langsung terintegrasi dalam sistem untuk pembaruan secara real time.

‎“Pendataan dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya langsung terhubung dalam sistem, sehingga pembaruan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat,” jelasnya.

‎Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS NTB akan merekrut sekitar 5.000 petugas dari unsur masyarakat desa dan mahasiswa. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui aplikasi resmi, serta melibatkan rekomendasi dari pemerintah desa guna memastikan kualitas dan pemahaman petugas terhadap kondisi lapangan.

‎Pemerintah Provinsi NTB juga berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan sensus melalui penerbitan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sosialisasi serta memfasilitasi pelaksanaan pendataan hingga ke tingkat desa.

‎Selain sensus ekonomi, BPS NTB juga tengah melaksanakan berbagai penugasan strategis lainnya, termasuk verifikasi data penerima bantuan sosial dan subsidi listrik, agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

‎Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pemutakhiran data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan di NTB. “Dengan data yang lebih baik, kebijakan yang kita ambil ke depan akan semakin tepat, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.