RRI.CO.ID, Lombok Timur - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menilai momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk melaksanakan serah terima fasilitas air bersih kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan Serah Terima Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur pada Rabu, 11 Maret 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa penyediaan akses air bersih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

“Momentum Ramadan ini sangat tepat untuk melakukan serah terima fasilitas air bersih kepada masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk memperluas akses air bersih di wilayah perdesaan agar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata,” ujar Bupati.

Ia juga mengimbau masyarakat penerima manfaat agar dapat menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang telah dibangun menggunakan anggaran negara tersebut. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh komitmen masyarakat dalam menjaga keberlanjutannya.

“Saya berharap masyarakat dapat menjaga dan merawat fasilitas ini secara mandiri sehingga dapat berfungsi optimal dalam jangka waktu yang lama dan benar-benar menjadi solusi permanen bagi kebutuhan air bersih,” katanya.

Bupati juga mengingatkan para kepala desa agar tidak hanya merasa bangga saat menerima bantuan sarana Pamsimas, tetapi juga memastikan adanya pemeliharaan secara berkelanjutan. “Jangan hanya bangga menerima bantuan sarana Pamsimas, tetapi kemudian abai dalam pemeliharaannya. Jika tidak dirawat dengan baik, biaya perbaikan di masa depan bisa jauh lebih besar dibandingkan biaya perawatan rutin,” jelasnya.

Selain itu, Bupati menekankan agar pengelolaan Pamsimas tidak terhenti hanya karena adanya pergantian kepemimpinan desa atau pelaksanaan pemilihan kepala desa. Untuk menjamin keberlanjutan layanan air bersih, pemerintah desa diminta segera membentuk struktur kepengurusan pengelola yang independen serta menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kontribusi biaya pemeliharaan.

“Pengelolaan Pamsimas tidak boleh berhenti hanya karena pergantian kepala desa. Oleh karena itu desa harus segera membentuk kepengurusan yang independen dan menetapkan Perdes terkait kontribusi biaya pemeliharaan agar layanan air bersih ini tetap berjalan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur H. Achmad Dewanto Hadi menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun 2025 di empat desa tersebut merupakan hasil kerja keras masyarakat yang didampingi oleh fasilitator sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian fisik. “Pelaksanaan Pamsimas 2025 di empat desa ini merupakan hasil kerja keras masyarakat yang didampingi fasilitator sejak tahap perencanaan di awal tahun hingga penyelesaian fisik pada Desember 2025,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa dalam program tersebut telah diserahkan sejumlah aset berupa dua unit sumur bor, menara air, serta 416 sambungan rumah dengan jaringan pipa sepanjang 10,7 kilometer. Selain itu juga dilaporkan adanya progres signifikan pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Nusa Tenggara Barat, Eko Prabowo, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah NTB, termasuk di Kabupaten Lombok Timur.

“Kami mengapresiasi berbagai capaian pembangunan infrastruktur air bersih di NTB, termasuk di Lombok Timur. Meski masih ada beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan, sinergi dengan PDAM menjadi kunci utama dalam peningkatan layanan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya aspek keberlanjutan dalam pengelolaan fasilitas yang telah dibangun. Menurutnya, seluruh aset yang telah diserahkan kini menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan di daerah bersama PDAM sebagai operator resmi.

“Keberfungsian aset yang telah dibangun ini akan menjadi salah satu barometer bagi pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran atau usulan program baru dari APBN di masa mendatang,” katanya.

Program Pamsimas 2025 tersebut menyasar empat desa prioritas di Kabupaten Lombok Timur, yakni Desa Kotaraja, Desa Lendang Nangka Utara, Desa Kalijaga Tengah, dan Desa Bagik Payung Timur. Kegiatan serah terima ini diharapkan dapat memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perdesaan.