RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial mulai mengoptimalkan sistem penanganan persoalan sosial berbasis digital sebagai bagian dari program nasional digitalisasi bantuan sosial. Kebijakan ini dilakukan karena Kota Mataram ditetapkan sebagai salah satu kota percontohan nasional dalam penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakir Walad menjelaskan bahwa penguatan sistem digital ini juga diarahkan untuk memperbaiki mekanisme pendataan dan pendampingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kelompok PMKS di Kota Mataram mencakup sekitar 30 kategori, di antaranya anak jalanan serta gelandangan dan pengemis yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) akan kita optimalkan melalui pencatatan berbasis data. Dengan sistem digital, masyarakat yang sudah ditangani melalui pendampingan maupun rehabilitasi dapat dipantau sehingga tidak kembali pada kondisi yang sama,” ujar Muzakir, Minggu 8 Maret 2026.

Ia menambahkan, keterlibatan berbagai unsur sosial seperti Karang Taruna, Satuan Tugas (Satgas), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga organisasi sosial lainnya menjadi bagian penting dalam pendekatan kolaboratif untuk menekan persoalan kemiskinan struktural di Kota Mataram.

“Penanganan anak jalanan maupun gelandangan dan pengemis tidak semata-mata melalui penindakan. Pendekatan yang kami dorong adalah pendampingan yang lebih humanis sekaligus memperhatikan penataan kota,” katanya.

Muzakir juga menegaskan keberadaan Bale Harum akan difungsikan sebagai pusat penanganan dan rehabilitasi PMKS. Melalui fasilitas tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), lembaga filantropi, serta komunitas masyarakat.

"Kita upayakan bale harum dapat menjadi pusat penanganan guna mendorong upaya pengentasan kemiskinan ekstrem secara lebih terarah," jelasnya.