Gubernur Iqbal Distribusikan 72 Mobil Listrik untuk Kepala OPD

RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal mulai mendistribusikan kendaraan dinas berbasis listrik kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Sebanyak 72 unit mobil listrik disiapkan untuk menunjang aktivitas kedinasan pejabat lingkup Pemprov NTB.

Distribusi kendaraan tersebut mulai dilakukan pada Jumat pagi, 6 Maret 2026, di area parkir Kantor Dinas Perhubungan NTB. Para sopir dari masing-masing OPD hadir untuk mengikuti sosialisasi sekaligus mencoba kendaraan baru tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB, Yus Harudian Putra, mengatakan kegiatan pagi itu diawali dengan sosialisasi penggunaan kendaraan listrik kepada para pengemudi.

“Alhamdulillah tadi pagi kami berkumpul dengan teman-teman driver dari masing-masing OPD Pemprov NTB. Kemudian kita adakan sosialisasi, test drive, sekaligus distribusi kendaraan,” ujar Yus saat dikonfirmasi, Jumat 6 Maret 2026.

Ia menjelaskan, proses distribusi dilakukan bersamaan dengan penarikan kendaraan dinas lama milik para kepala OPD. Kendaraan konvensional tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB untuk proses administrasi lebih lanjut.

Menurut Yus, Kepala BKAD NTB Nursalim juga hadir langsung dalam proses distribusi kendaraan di Dinas Perhubungan. Tim dari BKAD disiagakan untuk menerima kendaraan lama yang ditarik dari masing-masing OPD.

“Kendaraan kepala OPD yang lama diserahkan ke BKAD, kemudian kita gantikan dengan kendaraan listrik,” katanya.

Pada tahap awal, sebagian kendaraan sudah diserahkan karena beberapa OPD belum membawa kendaraan lama mereka. Sejumlah sopir masih menunggu di kantor Dinas Perhubungan hingga kendaraan lama dapat diserahkan.

Sementara itu, untuk mendukung operasional kendaraan listrik tersebut, pihak penyedia bersama PT PLN juga memberikan penjelasan teknis kepada para pengemudi, termasuk prosedur pengisian daya di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tersedia di kawasan Dinas Perhubungan.

Yus mengatakan pengemudi juga diberi informasi mengenai layanan bantuan apabila terjadi kendala saat penggunaan kendaraan. “Sudah disampaikan juga secara teknis oleh pihak penyedia. Kalau ada kendala, sudah ada hotline yang bisa dihubungi dan nanti akan disediakan mobil pengganti,” ujarnya.

Pemprov NTB menilai penggunaan kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya mendorong penggunaan energi bersih sekaligus efisiensi operasional kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah.