RRI.CO.ID, Mataram - Pelaksanaan tender proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Selain dipicu kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan skema pembiayaan dari pemerintah pusat, sejumlah paket pekerjaan bahkan batal terlaksana akibat kendala teknis dan administratif pada tahun sebelumnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Mataram, Lalu Muhammad Iqbal, mengonfirmasi ada dua paket pekerjaan utama yang gagal tender dan anggarannya dikembalikan ke kas daerah sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

“Yang gagal tender kemarin di Pertanian, kalau tidak salah BPP itu, karena lahannya termasuk sebagian kawasan lahan hijau. Jadi tidak bisa dibangun,” ujarnya, Kamis 5 Maret 2026.

Proyek pertama adalah pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Selaparang dengan pagu sekitar Rp900 juta di bawah Dinas Pertanian. Rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena izin tidak terbit akibat lokasi masuk kategori lahan hijau.

Sementara itu, paket kedua yakni pengadaan lahan Jalan Nuraksa senilai Rp5 miliar di bawah Dinas Pekerjaan Umum juga gagal karena proses pembebasan lahan yang bersinggungan dengan kepemilikan masyarakat belum tuntas.

Iqbal menjelaskan, kegagalan tersebut bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan hambatan administratif dan persoalan fisik lahan.

"Bukan soal tidak ada anggaran, tetapi memang ada kendala administrasi dan status lahan sehingga tidak bisa masuk tahap tender fisik,” katanya.

Dampaknya, alokasi anggaran yang telah disiapkan terpaksa dikembalikan ke kas daerah.Di sisi lain, pada tahun 2026 jumlah paket tender juga menurun karena kenaikan batas nilai proyek Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan konstruksi hingga Rp400 juta. Perubahan ini membuat banyak pekerjaan skala kecil tidak lagi melalui proses lelang terbuka.

“Data pastinya masih dalam penginputan di SiRUP, tetapi jumlahnya jauh berkurang. Banyak paket kecil sekarang masuk skema PL,” jelas Iqbal.