RRI.CO.ID, Mataram - Upaya mitigasi banjir di Kota Mataram memasuki babak baru setelah pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) menggelontorkan anggaran Rp25 miliar untuk normalisasi dua sungai utama. Program tersebut difokuskan pada Sungai Ancar dan Kali Unus sebagai respons atas kerusakan akibat banjir besar pada 6 Juli 2025.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan dari total anggaran itu sebesar Rp10 miliar dialokasikan untuk normalisasi Sungai Ancar dan Rp15 miliar untuk Kali Unus.

“Besarnya anggaran karena pekerjaan tidak hanya pengerukan sedimen, tetapi juga pembangunan kembali tebing sungai yang rusak akibat banjir,” ujarnya Kamis, 5 Maret 2026.

Menurut Lale, panjang penanganan belum dapat dirinci karena pekerjaan dilakukan pada titik-titik yang mengalami kerusakan dan dinilai rawan. Seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui BWS, sementara pemerintah kota menerima hasil pekerjaan.

“Meski anggaran berasal dari pusat, kami tetap melakukan koordinasi intensif untuk memastikan lokasi yang paling mendesak mendapat prioritas,” katanya.

Ia menambahkan, banjir 6 Juli 2025 menyebabkan sejumlah titik di aliran sungai mengalami longsor, termasuk kerusakan pada saluran, drainase, dan jaringan irigasi. Kondisi tersebut dinilai berisiko jika tidak segera ditangani, terutama menghadapi musim hujan dengan potensi peningkatan debit air.

Untuk penanganan fasilitas yang bersifat mendesak, Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan Rp7 miliar melalui APBD Perubahan.

“Kami berharap normalisasi sungai oleh BWS dapat menciptakan rasa aman bagi warga yang tinggal di bantaran sungai serta meminimalkan risiko banjir saat cuaca ekstrem,” ujar Lale.