RRI.CO.ID, Dompu – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. IPM tahun ini tercatat mencapai 73,58 poin atau naik 0,99 poin (1,36 persen) dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 72,59 poin. Kenaikan tersebut menempatkan Kabupaten Dompu pada urutan kelima se-NTB dalam capaian IPM tahun 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, Ahwan Hadi, menjelaskan bahwa peningkatan IPM ini ditopang oleh seluruh komponen penyusunnya, yakni sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

“Seluruh indikator pembentuk IPM mengalami kenaikan, mulai dari pendidikan dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, kesehatan dengan usia harapan hidup, hingga standar hidup layak melalui pendapatan per kapita yang disesuaikan,” katanya, Rabu, 4 Maret 2026.

Pada sektor kesehatan, usia harapan hidup masyarakat Dompu meningkat dari 71,76 tahun pada 2024 menjadi 72,09 tahun pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik, ditopang oleh fasilitas layanan kesehatan yang kian memadai dan terjangkau.

Sementara itu, di bidang pendidikan, harapan lama sekolah meningkat dari 13 tahun menjadi 14 tahun. Rata-rata lama sekolah juga naik dari 7 tahun menjadi 8 tahun. Kondisi ini didukung oleh infrastruktur sekolah yang semakin baik, jumlah sekolah yang bertambah, serta beban mengajar guru yang semakin rendah sehingga siswa dapat lebih fokus dalam belajar.

Data rasio murid terhadap guru menunjukkan kondisi yang cukup ideal. Untuk jenjang SD, satu guru rata-rata mengajar tujuh siswa. Di jenjang SMP, satu guru berbanding lima siswa, sedangkan di tingkat SMA satu guru berbanding delapan siswa.

Selain itu, rasio murid terhadap sekolah juga menunjukkan persebaran yang semakin merata. Untuk jenjang SD sederajat, rata-rata satu sekolah menampung 122 siswa, sementara SMP rata-rata menampung 129 siswa.

Dari sisi standar hidup layak, pendapatan per kapita masyarakat Dompu yang disesuaikan juga mengalami peningkatan. Hal ini turut memperkuat capaian IPM secara keseluruhan.

Meski demikian, Ahwan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap perluasan infrastruktur ekonomi di tingkat kecamatan.

Ia menyebut masih terdapat tiga kecamatan di Dompu yang belum memiliki lembaga keuangan perbankan, yakni Kecamatan Kilo, Hu’u, dan Pajo.

Menurutnya, kehadiran lembaga keuangan sangat penting untuk meningkatkan kemudahan transaksi masyarakat.

Terutama bagi Kecamatan Kilo dan Hu’u yang jaraknya cukup jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan transaksi keuangan.

“Perlu didorong agar inklusivitas lembaga-lembaga keuangan bisa lebih baik di kecamatan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat semakin efisien dan berkembang,” pungkasnya.