RRI.CO.ID, Mataram - Kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan harga pupuk bersubsidi disambut positif oleh petani di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pengecer yang menjual pupuk dengan harga lama karena belum sepenuhnya memahami kebijakan terbaru tersebut.

Ketua Remaja Tani Desa Pengembur, Ahmad Tarmizi, mengatakan penurunan harga pupuk bersubsidi sangat membantu petani, terutama menjelang musim tanam yang membutuhkan pasokan pupuk dalam jumlah besar.

“Setelah pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi menjadi sekitar Rp180 ribu sampai Rp184 ribu per sak, itu tentu sangat menggembirakan bagi petani. Sebelumnya harga di tingkat pengecer sempat mencapai Rp300 ribu, lalu turun menjadi Rp250 ribu,” ujar Ahmad Tarmizi kepada RRI, Rabu 4 Maret 2026.

Menurutnya, pada awal penerapan kebijakan, masih ada pengecer yang menjual pupuk dengan harga lama karena belum mengetahui adanya penurunan harga. Meski demikian, petani tetap membeli pupuk tersebut lantaran kebutuhan yang mendesak.

“Petani tidak punya alasan untuk tidak membeli, karena pupuk adalah kebutuhan utama saat musim tanam. Walaupun dijual dengan harga lama, mereka tetap membeli,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, Remaja Tani Desa Pengembur mengambil langkah mediasi dengan berbagai pihak. Mereka menginisiasi komunikasi intensif dengan komunitas pengecer di wilayah Kecamatan Pujut, kelompok tani, distributor, hingga perwakilan PT Pupuk Indonesia.

“Kami lakukan musyawarah bersama, menghadirkan pengecer, ketua kelompok tani, distributor, dan perwakilan Pupuk Indonesia. Tujuannya agar ada kesepahaman dan satu harga sesuai ketetapan pemerintah,” jelasnya.

Melalui forum tersebut, para pengecer akhirnya sepakat menyesuaikan harga pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Ahmad Tarmizi menilai pendekatan dialog dan musyawarah efektif dalam menyelesaikan persoalan perbedaan harga di lapangan. Namun, ia berharap pemerintah memperkuat pengawasan distribusi pupuk agar kebijakan yang sudah baik tidak disalahgunakan di tingkat bawah.

“Kami berharap ada pengawalan ketat terhadap distribusi pupuk, terutama saat musim tanam MT1, MT2, dan MT3. Pengawasan tidak hanya ke pengecer, tetapi langsung ke petani,” katanya tegas.

Ia juga mendorong pelibatan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan aparat terkait untuk rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lahan dan petani, guna memastikan harga yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan.

“Kalau sidak hanya ke pengecer, bisa saja ada permainan. Tapi kalau langsung ke petani, harga yang dibeli bisa diketahui secara nyata,” ujarnya.

Dengan pengawasan yang konsisten dan kolaborasi semua pihak, Remaja Tani Desa Pengembur optimistis distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran, sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat.