RRI.CO.ID, Mataram – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi para guru sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pendidikan sekaligus mendukung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) yang kondusif di daerah.

Organisasi profesi yang bernaung di bawah Ikatan Guru Indonesia ini menilai, guru merupakan garda terdepan dalam menjalankan kebijakan pendidikan nasional. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut tata kelola pendidikan harus mempertimbangkan kesejahteraan, kepastian hukum, kepastian karier, serta keberlangsungan sistem pembelajaran yang stabil dan adil.

Ketua IGI NTB, Nengah Istiqomah, M.Pd., menegaskan bahwa sikap organisasi bukan sekadar respons atas dinamika kebijakan pendidikan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral menjaga iklim pendidikan yang sehat.

“Sebagai wujud komitmen itu, IGI NTB siap mengawal aspirasi profesi guru di NTB dalam mendukung sitkamtibmas yang kondusif, serta siap menjaga tata tertib dalam menyampaikan aspirasi di depan umum dengan mengedepankan sikap saling menghargai, sesuai dengan moto IGI ‘Sharing and Growing Together," ujarnya Selasa, 3 Maret 2026.

Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara konstruktif dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya etika dalam berbicara di ruang publik.

“Kami berkomitmen untuk selalu mengedepankan etika, menghormati perbedaan pendapat, serta menyampaikan pesan secara sopan, jelas, dan terstruktur agar tidak menyinggung atau merendahkan pihak lain,” katanya.

IGI NTB memandang dialog yang sehat sebagai fondasi dalam membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan. Organisasi ini tidak hanya menjadi ruang berbagi inspirasi antar guru, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan positif untuk tumbuh bersama melalui komunikasi yang saling menghargai.

Di sisi lain, perhatian terhadap guru non-ASN menjadi salah satu poin penting yang disuarakan. IGI NTB berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap standar penghasilan minimum yang layak bagi guru non-ASN, mengingat kontribusi mereka yang signifikan dalam mencerdaskan generasi bangsa.

“Kami berharap agar guru non-ASN juga tidak dikesampingkan haknya untuk memperoleh penghasilan yang layak,” ucapnya.

Sebagai organisasi profesi, IGI NTB menegaskan bahwa perjuangan aspirasi guru bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan demi memperkuat kualitas pendidikan dan menjaga stabilitas sosial di daerah. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut demi terwujudnya sistem pendidikan yang lebih adil, bermutu, dan berkelanjutan di NTB.