RRI.CO.ID, Lombok Utara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara mengikuti rapat persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara daring, Selasa 24 Februari 2026. Rapat ini menjadi bagian dari langkah awal penguatan kualitas daftar pemilih menjelang tahapan-tahapan pemilu berikutnya.

Dari Lombok Utara, kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Bambang Wahyudi, Pelaksana Tugas Sekretaris Didi Fadyangsah Sanusi, serta jajaran Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data pemilih agar semakin akurat, mutakhir, dan komprehensif. Dalam pembahasan, KPU RI memaparkan kebijakan umum pelaksanaan PDPB 2026, mekanisme teknis di tingkat daerah, optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, hingga penguatan koordinasi lintas wilayah.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan di luar tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Melalui PDPB, KPU memastikan perubahan data seperti pemilih baru, pemilih yang pindah domisili, hingga pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dapat terakomodasi secara berkala.

Sebagai bagian dari inovasi pada tahun 2026, PDPB juga akan melibatkan skema Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas). Skema ini merupakan verifikasi lapangan secara selektif terhadap data pemilih tertentu sesuai kriteria yang ditetapkan KPU RI. Melalui Coktas, validitas data diharapkan semakin terjaga karena dilakukan pengecekan langsung pada titik-titik data yang dianggap memerlukan klarifikasi.

KPU Kabupaten Lombok Utara menyambut kebijakan tersebut sebagai upaya strategis menjaga integritas daftar pemilih di daerah. Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pusat dan daerah, kualitas data pemilih diharapkan terus meningkat sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Langkah ini sekaligus menjadi komitmen berkelanjutan KPU dalam memastikan hak konstitusional warga negara tetap terjamin melalui daftar pemilih yang valid dan terpercaya.