RRI.CO.ID, Dompu – Membangun kedaulatan pangan bukan sekadar soal mendirikan pabrik gula yang megah di kaki Gunung Tambora atau mengerahkan ribuan mesin pemanen otomatis.

Di Kabupaten Dompu, kunci keberhasilan swasembada gula nasional justru terletak pada satu titik yang sering luput dari radar kebijakan pusat, yakni meja kerja Kepala Desa.

Visi ini ditegaskan oleh mantan Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan. Ia memandang bahwa dalam ekosistem industri tebu, Kepala Desa (Kades) adalah "Panglima Ekonomi" yang paling memahami medan tempur. Tanpa penguatan peran Kades, target swasembada hanya akan menjadi deretan angka di atas kertas tanpa nyawa di pematang sawah.

Menurut Syahrul, Kades memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pejabat di tingkat kabupaten maupun pusat, kedekatan emosional dan penguasaan wilayah yang presisi.

Kades bukan sekadar pemberi stempel administratif, melainkan jenderal lapangan yang menentukan apakah petani akan memilih menanam tebu atau berpaling ke komoditas lain.

"Masalahnya adalah kepercayaan. Selama ini petani ragu karena sistem kemitraan dianggap dokumen yang menakutkan," ungkap Syahrul, Selasa, 24 Februari 2026.

Ia mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera memperkuat kapasitas manajerial para pemimpin desa agar mampu menjadi jembatan informasi yang transparan bagi rakyatnya.

Kehadiran sistem yang terorganisir terbukti memberikan dampak finansial yang nyata bagi petani. Perbandingan antara Petani Tebu Rakyat Kredit (TRK) dan Petani Tebu Rakyat Mandiri (TRM) menjadi bukti sahih.

Dimana Petani TRK meraup keuntungan bersih hingga Rp38,6 juta/hektare sementara Petani TRM hanya mengantongi keuntungan sekitar Rp26,4 juta/hektare.

Selisih keuntungan sebesar Rp12,2 juta tersebut bukan hasil sulap, melainkan buah dari disiplin teknis dan keteraturan sistem kemitraan.

Hal ini membuktikan bahwa petani yang didampingi secara teknis dan modal jauh lebih sejahtera daripada mereka yang berjuang sendirian di bawah terik matahari.

Namun, jalan menuju kesejahteraan ini terhambat oleh akses modal yang diskriminatif. Syahrul Parsan mengkritisi praktik penyaluran kredit yang selama ini hanya berputar di "lingkaran dalam" pengurus komunitas. Akibatnya, petani produktif namun tidak memiliki jaringan seringkali terpinggirkan.

Lebih jauh, ia menyoroti trauma perbankan akibat kasus kredit fiktif di NTB. Sistem di mana bank memberikan dana ke pengurus,.bukan langsung ke petani, telah membuka celah penyalahgunaan.

Ironisnya, saat terjadi kredit macet, seluruh anggota komunitas terkena dampak negatifnya (stigma negatif), meskipun mereka tidak menerima dana tersebut.

"Bank harus menjadi penjaga pintu yang kuat untuk menyaring oknum, bukan malah menutup pintu rapat-rapat bagi seluruh petani jujur," tegas Syahrul.

Senada dengan hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mataram, Prof. Lalu Wiresapta Karyadi (Prof. Wire),

mengingatkan adanya jurang antara kebijakan makro dan realitas sosial. Menurutnya, pemerintah pusat sering lupa bahwa tebu adalah tanaman yang butuh kesabaran ekstra.

"Petani butuh makan harian, sementara tebu butuh waktu lama untuk panen. Apakah mereka sudah adaptif?" tanya Prof. Wire. Ia menyarankan agar ada skema bagi hasil (profit sharing) yang jelas antara perusahaan swasta dan pemerintah daerah agar program ini tidak sekadar menjadi "proyek pusat" yang lewat begitu saja tanpa meninggalkan manfaat bagi daerah.

Masa depan industri tebu di Dompu sangat bergantung pada transparansi, mulai dari proses penimbangan hingga sistem pembayaran yang tidak berbelit.

Petani adalah pelaku ekonomi yang rasional; mereka akan bergerak jika saku mereka aman.

Jika peran Kepala Desa dikembalikan sebagai garda terdepan pengawal ekosistem tebu, Dompu akan benar-benar menjadi daerah yang "manis".

Manis bagi pemilik modal, dan yang paling penting, manis bagi petani yang tangannya berlumur tanah demi tegaknya swasembada gula nasional.