RRI.CO.ID, Mataram - Ketahanan pangan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2025 tercatat dalam posisi aman. Produksi padi meningkat, stok beras terjaga, dan sektor peternakan serta perikanan mencatat surplus.

Namun memasuki 2026, tantangan tak lagi sekadar menjaga capaian, melainkan memastikan keberlanjutan produksi di tengah ancaman alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga tingginya konsumsi beras masyarakat.

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB menunjukkan produksi padi 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 16,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1,45 juta ton. Luas panen meningkat menjadi 322.927 hektare dengan produktivitas rata-rata 52,59 kuintal per hektare. Kenaikan itu didorong optimalisasi lahan seluas 10.574 hektare serta penggunaan benih unggul.

Wilayah dengan produksi tertinggi berada di Lombok Tengah sebesar 421.941 ton GKG, disusul Sumbawa 398.864 ton, Lombok Timur 243.474 ton, dan Bima 208.018 ton. Produktivitas di tiga daerah pertama menembus 53 kuintal per hektare, sementara Bima berada di angka 48,55 kuintal per hektare.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Eva Dewiyani, mengatakan pemerintah daerah terus menyelaraskan program dengan agenda swasembada pangan nasional. “NTB optimistis menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai kontribusi menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” ujarnya.

Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB pada awal 2026 tercatat 131. Badan Urusan Logistik memastikan serapan gabah melampaui target, sementara surplus daging tetap terjaga. Sepanjang 2025, NTB mengirim 16 ribu ekor sapi ke luar daerah.

Tantangan Konsumsi dan Lahan

Meski produksi meningkat, tantangan struktural membayangi. Konsumsi beras per kapita masyarakat NTB mencapai sekitar 103 kilogram per tahun. Angka ini menuntut percepatan diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan pada beras.

Alih fungsi lahan pertanian dan dampak perubahan iklim menjadi ancaman jangka panjang. Pemerintah daerah menargetkan optimalisasi tambahan 14 ribu hektare lahan pada 2026. Namun intensifikasi yang berlebihan berisiko menurunkan produktivitas dalam jangka panjang.

Distribusi dan logistik pangan juga menjadi pekerjaan rumah. Keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk komoditas hortikultura dan perikanan dinilai memengaruhi stabilitas pasokan dan harga.

Sepanjang 2025, intervensi pasar dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) di 26 titik untuk meredam inflasi, terutama menjelang Ramadan. Upaya stabilisasi harga diperkirakan tetap diperlukan pada 2026 seiring fluktuasi permintaan musiman.

Food Waste dan Agenda Lingkungan

Persoalan lain yang mengemuka adalah tingginya timbulan sampah makanan. Sekitar 40 persen komposisi sampah di NTB merupakan sisa pangan. Pemerintah daerah mengampanyekan gerakan Stop Boros Pangan dan Selamatkan Pangan untuk menekan food waste dan food loss.

Inisiatif pengelolaan sisa makanan, termasuk dari Program Makan Bergizi Gratis, diarahkan pada pemanfaatan limbah organik menjadi kompos atau pakan maggot. Langkah ini sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 12.3 untuk mengurangi separuh limbah makanan pada 2030.

Secara nasional, kerugian ekonomi akibat pemborosan pangan ditaksir mencapai Rp200–250 triliun per tahun. Selain berdampak ekonomi, limbah organik yang menumpuk di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang berkontribusi terhadap emisi.

Perikanan dan Peternakan Menguat

Sektor perikanan menjadi penopang penting ketahanan pangan NTB. Produksi perikanan tangkap tercatat 185.518 ton per tahun, dengan realisasi kinerja sektor kelautan dan perikanan 2025 mencapai lebih dari 101,6 persen. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto diperkirakan naik menjadi Rp8,04 triliun pada 2025.

Pengembangan pusat budidaya udang terintegrasi (SIM Estate) di Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, seluas 1.000 hektare menjadi andalan hilirisasi. Pemerintah daerah juga mempercepat pengolahan lima komoditas utama: garam, rumput laut, udang vanamei, tuna, dan cakalang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, menyebut penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus 2026. “Peningkatan nilai tambah melalui penguatan budidaya dan pengembangan industri pengolahan akan terus didorong,” katanya.

Di sektor peternakan, populasi sapi potong terutama di Sumbawa dan Bima melampaui 300 ribu ekor pada 2024. NTB konsisten surplus daging dan menjadi salah satu pemasok utama nasional. Industri peternakan ayam juga berkembang dengan nilai investasi mendekati Rp20 triliun.

Dengan daratan seluas 1,96 juta hektare dan lautan 2,79 juta hektare, provinsi kepulauan ini memiliki potensi perikanan tangkap hingga 200 ribu ton per tahun. Tuna, cakalang, tongkol, cumi, dan udang menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Di tengah capaian produksi dan surplus, tantangan ketahanan pangan NTB pada 2026 bukan hanya soal kuantitas. Diversifikasi konsumsi, penguatan logistik, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengurangan pemborosan pangan menjadi kunci agar ketahanan yang hari ini terjaga tidak rapuh di masa depan.