RRI.CO.ID, Lombok Barat - Langkah evaluasi menyeluruh terhadap Pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusul munculnya keluhan serius terkait hambatan operasional, khususnya saat kapal pesiar bersandar di pelabuhan tersebut.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan keterbatasan infrastruktur dermaga menjadi pemicu utama terganggunya distribusi logistik dan arus transportasi laut di kawasan tersebut.

“Di Gili Mas itu kan dermaganya baru satu. Jadi kalau kapal pesiar singgah dari pagi sampai sore, otomatis kapal-kapal reguler dari Surabaya dan Banyuwangi enggak bisa nyandar,” ujar iqbal saat ditemui RRI di Aula Bank NTB Syariah, Udayana, Mataram, Senin, 23 Februari 2026.

Pelabuhan Gili Mas sendiri berlokasi di Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Pelabuhan ini memiliki dermaga sepanjang 440 meter dengan lebar 26 meter, mampu menampung hingga 1.500 penumpang, serta difungsikan sebagai pelabuhan peti kemas guna mendukung sektor wisata dan logistik daerah.

Namun, keberadaan satu dermaga dinilai belum sebanding dengan tingginya intensitas lalu lintas kapal. Kondisi ini berdampak langsung pada pengemudi angkutan barang yang terpaksa menunggu lebih lama untuk bongkar muat, sehingga memicu keterlambatan distribusi logistik ke berbagai wilayah.

“Persoalan ini sudah kita bahas dengan pihak Pelindo dan juga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ini bagian dari upaya yang akan kita tingkatkan ke depan,” katanya.

Iqbal menegaskan, pembenahan Pelabuhan Gili Mas menjadi prioritas dalam tahun pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur NTB. Evaluasi tersebut tidak hanya menyasar sektor laut, tetapi juga diperluas ke infrastruktur udara sebagai bagian dari penguatan ekosistem transportasi regional.

Selain pelabuhan, Pemprov NTB juga melakukan peninjauan terhadap bandara selama setahun terakhir. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan InJourney untuk mengembangkan bandara agar lebih representatif sebagai hub transportasi nasional.

“Mereka sudah berkomitmen untuk melakukan renovasi interior bandara agar disesuaikan dengan kebutuhan sebagai hub,” ucapnya.

Menurut Iqbal, pembenahan desain menjadi krusial agar fungsi bandara benar-benar selaras dengan peran strategis yang direncanakan. Meski demikian, pemerintah daerah belum menetapkan tenggat waktu pasti penyelesaian proyek tersebut.