RRI.CO.ID, Dompu - Genap satu tahun memimpin Kabupaten Dompu, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Bambang Firdaus – Syirajuddin (BBF-DJ), menghadapi dinamika pemerintahan yang tidak ringan.

Mengusung visi “Dompu Maju”, keduanya harus berhadapan dengan tekanan politik dan keterbatasan fiskal akibat kebijakan pemerintah pusat.

Di awal kepemimpinan, tekanan langsung terasa melalui pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp27 miliar.

Dampaknya, tiga ruas jalan yang telah direncanakan dalam program tahun 2025 terpaksa gagal dilaksanakan.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menegaskan bahwa berbagai terobosan tetap dijalankan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Menurutnya, sejumlah program telah direalisasikan, sebagian masih dalam proses, dan lainnya segera dijalankan.

“Nanti akan kita uraikan sekaligus pada momen peringatan Hari Jadi Dompu pada April 2026 mendatang. Supaya masyarakat paham dan tahu apa saja yang sudah kita lakukan dan sedang kita upayakan,” katanya, Sabtu, 21 Februari 2026.

Meski dihimpit pemotongan DAK, Pemerintah Kabupaten Dompu berhasil melaksanakan 10 proyek strategis daerah tahun 2025 dengan total anggaran Rp35,3 miliar.

Beberapa di antaranya lanjutan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Karijawa, pembangunan Kantor Camat Woja dan Manggelewa, pembangunan jembatan Jala–Nangasia di Kecamatan Hu’u, serta penanganan kawasan kumuh di Desa Soro, Kecamatan Kempo.

Memasuki tahun 2026, tekanan fiskal justru semakin berat. Kabupaten Dompu yang 89 persen pendapatannya bersumber dari dana transfer pusat, terdampak signifikan atas pengurangan dana transfer hingga Rp199 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam situasi tersebut, Bambang–Syirajuddin memilih tidak menurunkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan tidak merombak struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini diambil agar para pejabat tetap fokus bekerja dan berinovasi di tengah keterbatasan anggaran.

Struktur APBD Kabupaten Dompu tahun 2026 menunjukkan belanja daerah sebesar Rp1,174 triliun. Dari jumlah itu, belanja operasi—meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah—mencapai Rp1,017 triliun.

Belanja pegawai saja menyerap Rp717 miliar atau 61,08 persen dari total APBD. Angka tersebut belum termasuk upah PPPK paruh waktu yang masuk dalam belanja barang dan jasa, sehingga belanja modal hanya tersisa sekitar Rp18 miliar.

Kondisi fiskal yang sempit mendorong pemerintah daerah aktif “menjemput” program unggulan nasional. Salah satunya program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Jala, Kecamatan Hu’u, dengan total anggaran Rp21 miliar yang mulai direalisasikan sejak Desember 2025. Selain itu, pembangunan Pelabuhan Kilo senilai Rp85 miliar direncanakan terealisasi pada 2026.

Program ketahanan pangan juga digerakkan melalui perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi lahan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I. Terbaru, Bupati Dompu menemui Menteri Perdagangan guna membahas rencana renovasi Pasar Ginte dan Pasar Manggelewa, serta berkoordinasi dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait pembangunan UPT untuk memperkuat Dompu sebagai daerah penghasil ternak.

“Untuk renovasi Pasar Ginte dan Manggelewa, sudah ada tanggapan dari Pak Menteri. Kita tinggal ajukan lagi rencana desain dan RAB,” katanya.

Kepada jajaran pejabatnya, ia mengingatkan bahwa tantangan fiskal bukan hanya dialami Dompu, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia.

Ia mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan tetap solid dan kompak menghadapi situasi tersebut.

“Ibarat perahu sudah berlayar di lautan, apa pun kondisinya harus dihadapi untuk sampai tujuan. Supaya selamat sampai tujuan, kuncinya kompak dan saling menguatkan,” katanya.

Pasangan dengan visi “Mewujudkan Kabupaten Dompu yang Maju, Sejahtera, Religius, Berkeadilan dan Berbudaya di Tahun 2030” ini juga terus mendorong berbagai program prioritas.

Di antaranya reformasi birokrasi, subsidi bibit jagung Rp15 miliar per tahun, advokasi harga jagung, asuransi usaha tani dan nelayan, pakaian sekolah gratis, BPJS Kesehatan gratis, kenaikan TPP ASN, penambahan Alokasi Dana Desa dan dana kelurahan, dana insentif desa, beasiswa kedokteran bagi anak yatim piatu penghafal Al-Qur’an, program Magrib Mengaji, keterbukaan informasi publik, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan gratis.

Satu tahun pertama kepemimpinan BBF-DJ menjadi fase konsolidasi dan adaptasi di tengah tekanan fiskal. Tantangan masih panjang, namun arah kebijakan telah ditegaskan: menjaga stabilitas daerah sembari terus mencari celah pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.