RRI.CO.ID, Mataram - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinta Agathia, menegaskan pentingnya menempatkan anak dan remaja sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Menurut dia, kelompok usia inilah yang paling memahami realitas di lapangan.

“Anak-anak sering kali memiliki pemahaman yang lebih jujur dan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan mereka,” kata Sinta saat menghadiri kegiatan Youth Consultation bertema Cegah Perkawinan Anak yang digelar Plan International Indonesia di Mataram, Selasa, 18 Februari 2026.

Selama satu tahun terakhir, kata Sinta, TP-PKK NTB telah melakukan berbagai intervensi. Namun, ia mengakui masih ada pendekatan yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Kami butuh masukan langsung dari anak-anak dan remaja agar program yang dijalankan benar-benar efektif,” ujarnya.

Ia menekankan, perkawinan bukan solusi instan atas persoalan keluarga. Dalam banyak kasus, justru memunculkan beban baru, terutama bagi anak perempuan. Karena itu, edukasi kepada orang tua dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar remaja dapat menikmati masa mudanya melalui kegiatan yang produktif.

Sinta juga menyoroti kompleksitas persoalan perkawinan anak di NTB. Ia menilai pendekatan penanganan tidak bisa disamaratakan antara wilayah Lombok dan Sumbawa.

“Sering kali adat yang disalahkan. Padahal ini persoalan sistemik, saling berkaitan seperti mata rantai mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, hingga migrasi tenaga kerja,” ucapnya.

Ia mengapresiasi sejumlah pendekatan persuasif di luar jalur pengadilan yang dinilai lebih efektif memberi pemahaman kepada anak dan keluarga. Beberapa pemerintah kabupaten, kata dia, bahkan telah mempercepat pengesahan peraturan bupati terkait pencegahan perkawinan anak serta menggagalkan sejumlah permohonan dispensasi nikah melalui edukasi dan pendampingan.

Program seperti Sahabat Pengadilan dan GEMERCIK (Gerakan Meraih Cita tanpa Kawin Anak) yang diinisiasi Plan International Indonesia disebut menjadi contoh kolaborasi multipihak.

Project Manager Plan International Indonesia, Sabaruddin, mengatakan pencegahan perkawinan anak telah menjadi prioritas lembaganya dalam satu dekade terakhir. Berbagai inisiatif dijalankan, mulai dari program Yes I Do!, Let’s Talk!, hingga GEMERCIK yang menitikberatkan pada pelibatan anak dan remaja.

“Di Lombok Utara, kami memperkuat kapasitas satgas pencegahan perkawinan anak dan melibatkan remaja serta sahabat pengadilan sebagai agen edukasi bagi keluarga,” kata Sabaruddin.

Data yang dihimpun menunjukkan NTB masih mencatat angka perkawinan anak relatif tinggi. Sebagian besar permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama juga dikabulkan. Situasi ini, menurut Sabaruddin, menandakan perlunya penguatan pencegahan dari hulu.

“Perkawinan anak bukan semata kesalahan individu. Ini hasil dari sistem yang masih memiliki banyak celah,” ujarnya.

Melalui forum konsultasi anak muda tersebut, ia berharap lahir rekomendasi yang lebih tajam, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.