RRI.CO.ID, Mataram - Perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia, SD Guthrie, membuka peluang besar bagi pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat. Sepanjang 2026, perusahaan menargetkan perekrutan hingga 5.000–6.000 tenaga kerja untuk ditempatkan di sektor perkebunan sawit di Malaysia.

Ketua Unit Tenaga Kerja SD Guthrie, Badrul Hisham bin Ismail, menyebut pada semester pertama 2026 perusahaan membidik sedikitnya 3.000 pekerja untuk wilayah Semenanjung Malaysia. Selain itu, sekitar 1.000 pekerja disiapkan untuk ditempatkan di Sabah dan Sarawak.

“Untuk setengah tahun pertama, totalnya sekitar 3.500 di Semenanjung dan kurang lebih 1.000 di Sabah dan Sarawak. Seluruhnya di sektor perkebunan sawit,” kata Badrul saat ditemui di Mataram, Rabu, 18 Februari 2026.

Menurut Badrul, tingginya kebutuhan tenaga kerja membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan pemerintah daerah. Ia menyambut baik rencana turun langsung ke lapangan untuk menjaring calon pekerja potensial, terutama dari kelompok yang membutuhkan akses kerja formal.

“Kami siap mendukung langkah pemerintah daerah untuk mempertemukan peluang kerja dengan masyarakat yang bisa dibantu,” ujarnya.

SD Guthrie juga membuka peluang bagi lulusan SMK. Namun, Badrul mengingatkan bahwa sektor perkebunan termasuk kategori kerja 3D yakni berat, berbahaya, dan kasar sehingga kesiapan fisik dan mental menjadi syarat utama.

Merespons tingginya permintaan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB menyiapkan penguatan kebijakan penempatan PMI. Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon, menyatakan program ini sejalan dengan agenda pengentasan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat yang masih berada di kisaran 11 persen.

“Skema zero cost memberi kesempatan bagi keluarga miskin ekstrem untuk memperbaiki ekonomi melalui jalur kerja resmi,” kata Aidy.

Pemerintah daerah, kata dia, juga mengarahkan Balai Latihan Kerja menjadi BLK Skill Center dengan penambahan kompetensi, mulai dari penguasaan bahasa asing, pemahaman budaya lokal, hingga penguatan soft skill sebelum keberangkatan.

Selain pelatihan, Pemprov NTB menyiapkan mekanisme Kartu Kendali sebagai instrumen pengawasan penempatan PMI. Kartu ini akan menjadi syarat wajib dalam proses perizinan dan kontrol di pintu imigrasi. “Tanpa Kartu Kendali, berarti tidak prosedural,” ujar Aidy.

Melalui skema ini, pemerintah berharap arus keluar-masuk PMI dapat terpantau, masa kontrak kerja jelas, dan posisi pekerja di luar negeri terlacak. Langkah tersebut sekaligus menekan praktik penempatan nonprosedural.

Aidy menegaskan, kolaborasi dengan perusahaan yang menerapkan zero cost dan taat prosedur, seperti SD Guthrie, menjadi bagian dari strategi daerah membuka lapangan kerja luar negeri secara aman. “Selain meningkatkan kesejahteraan pekerja, mereka juga kami dorong menjadi duta daerah yang membawa citra positif NTB di luar negeri,” ujarnya.