RRI.CO.ID, Mataram - Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menutup celah pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal menuai pengakuan. SD Guthrie, perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia, memberikan penghargaan kepada Pemprov NTB atas komitmennya menjalankan perekrutan tenaga kerja secara prosedural dan tanpa pungutan biaya.

Apresiasi tersebut diberikan dalam agenda khusus bersama mitra ketenagakerjaan di Mataram, Kamis malam, 12 Februari 2026. SD Guthrie menegaskan konsistensinya menjalankan skema zero cost recruitment, yang menutup praktik percaloan sekaligus memutus jalur keberangkatan PMI nonprosedural dari NTB.

Ketua Unit Tenaga Kerja SD Guthrie, Badrul Hisham bin Ismail, menyebut dukungan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. “Penghargaan ini bentuk terima kasih kami kepada Pemprov NTB serta mitra seperti BP3MI dan Imigrasi yang memastikan perekrutan berjalan transparan dan beretika,” ujarnya.

Skema tanpa biaya, kata Badrul, membuka akses kerja ke Malaysia bagi masyarakat NTB, terutama kelompok kurang mampu. “Bekerja tanpa membayar apa pun. Ini peluang besar, khususnya bagi keluarga yang kesulitan ekonomi,” katanya.

Tahun 2026, SD Guthrie menargetkan perekrutan besar-besaran dari NTB. Hingga semester pertama, perusahaan membidik sekitar 3.000 pekerja untuk ditempatkan di Semenanjung Malaysia.

Sementara sekitar 1.000 orang lainnya disiapkan untuk Sabah dan Sarawak. Seluruhnya akan diserap di sektor perkebunan kelapa sawit. Jika kebutuhan meningkat, total perekrutan diperkirakan bisa menembus 5.000 hingga 6.000 pekerja sepanjang tahun ini.

Merespons tingginya permintaan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB menyiapkan sejumlah penguatan kebijakan. Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon, menyatakan program ini sejalan dengan agenda pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran 11 persen.

“Skema zero cost memberi kesempatan bagi keluarga miskin ekstrem untuk memperbaiki ekonomi melalui jalur kerja resmi,” kata Aidy.

Selain meningkatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja yang kini diarahkan menjadi BLK Skill Center, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme Kartu Kendali. Kartu ini akan menjadi syarat wajib dalam proses keberangkatan PMI dan alat kontrol di pintu imigrasi.

“Tanpa Kartu Kendali, berarti tidak prosedural,” ujarnya.

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB juga siap mendukung kerjasama ini. Ketua APJATI NTB, Edy Sopyan, menilai komitmen SD Guthrie membuktikan perekrutan beretika bukan sekadar jargon.

“Dengan zero cost, tidak ada lagi alasan masyarakat berangkat ilegal. Tinggal kemauan untuk mengikuti prosedur,” katanya.

APJATI NTB memastikan akan memprioritaskan warga miskin ekstrem melalui jalur resmi. Menurut Edy, kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan menjadi kunci perlindungan PMI sekaligus penguatan ekonomi daerah.