RRI.CO.ID, Lombok Timur - Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mewakili Bupati H. Haerul Warisin menghadiri upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru, Adrian Puspawijaya. Prosesi pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Iqbal di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Selasa, 10 Februari 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya peran BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah. Ia menyebut BPKP memiliki posisi strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan akuntabilitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional berjalan sesuai ketentuan.

“Tugas Pak Kaban adalah memberikan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan agar tata kelola kami berjalan dengan benar,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa pengawasan tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan, melainkan melindungi para pejabat dari potensi persoalan hukum akibat sistem yang lemah. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota di NTB, kata dia, berkomitmen terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dari waktu ke waktu sehingga kolaborasi dengan BPKP menjadi sangat penting.

“Kami menyambut hangat kehadiran Kepala BPKP yang baru. Mohon bantuannya agar kami bisa meneruskan semangat pembenahan tata kelola ini. Kapan lagi kita perbaiki sistem kalau tidak sekarang?” ucapnya.

Adrian Puspawijaya sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPKP. Pada tahun 2026, fokus kerjanya diarahkan pada penguatan pengawasan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta audit badan usaha milik daerah, termasuk Bank NTB Syariah. 

Dalam menjalankan tugasnya, BPKP berperan sebagai mitra konsultatif sekaligus pengawas preventif bagi pemerintah daerah. Pengukuhan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-NTB, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, organisasi perangkat daerah, serta para koordinator di lingkungan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.