RRI.CO.ID, Lombok Utara - Di tengah menurunnya kapasitas fiskal daerah akibat pengurangan transfer pusat, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH menegaskan pentingnya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Najmul saat menghadiri Ekspose Perkembangan KPBU APJ yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Utara, Senin 26 Januari 2026.

Menurut Najmul, dinamika fiskal nasional saat ini berdampak langsung pada daerah. Pemotongan anggaran terjadi di berbagai sektor, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya bergantung pada APBD dalam membiayai pembangunan.

“Kondisi fiskal secara nasional sedang mengalami penurunan. Transfer pusat ke daerah juga berkurang, sehingga daerah harus mampu berinovasi agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Najmul.

Ia menjelaskan, KPBU menjadi salah satu alternatif yang dinilai efektif karena memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur tanpa memberikan tekanan langsung terhadap APBD. Melalui skema ini, pemerintah daerah juga dapat berbagi risiko secara proporsional dengan badan usaha.

“KPBU memberi keuntungan bagi daerah karena tidak hanya menghadirkan dukungan pendanaan, tetapi juga keahlian, teknologi, dan manajemen dari pihak swasta. Dengan demikian, kualitas layanan publik dapat meningkat secara berkelanjutan,” katanya.

Meski melibatkan sektor swasta, Najmul menegaskan bahwa aset dan kendali layanan tetap berada di bawah pemerintah daerah demi menjamin kepentingan masyarakat tetap terjaga.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Najmul juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KPBU sesuai tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam hal kesiapan administrasi dan regulasi.

“Kepala OPD memiliki peran yang sangat penting, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan layanan publik, mengusulkan potensi proyek KPBU, hingga memastikan dukungan kelembagaan,” tegasnya.

Najmul mengajak seluruh perangkat daerah untuk mulai menjadikan KPBU sebagai salah satu opsi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di sektor masing-masing. Ia menekankan bahwa keberhasilan KPBU tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pendanaan, tetapi juga oleh komitmen serta sinergi antarperangkat daerah.

Selain itu, Bupati Lombok Utara juga mendorong pemanfaatan dukungan dari pemerintah pusat maupun lembaga pendukung KPBU sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan daerah.

“Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita dapat menghadirkan pembangunan infrastruktur yang lebih cepat, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lombok Utara,” pungkas Najmul.