RRI.CO.ID, Sumbawa - Rencana masuknya program investasi unggas terintegrasi bernilai triliunan rupiah di Kabupaten Sumbawa menuai perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar tidak semata mengejar nilai investasi besar, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap peternak kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, belum lama ini. Menurut Takdir, rencana investasi unggas terintegrasi yang menguasai seluruh rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir, berpotensi menimbulkan persoalan serius jika tidak disertai skema kerja sama yang adil dan transparan. Apalagi, program tersebut dikabarkan membutuhkan lahan hingga 10 hektare, yang dikhawatirkan akan mempersempit ruang usaha peternak lokal.

“Pertanyaan mendasarnya adalah, di mana posisi peternak kecil dan UMKM kita nantinya. Jika satu program besar menguasai pasar dari hulu sampai hilir, jangan sampai hal ini justru mematikan peternak kecil yang selama ini hidup dari margin keuntungan yang terbatas,” kata Takdir, Senin 26 Januari 2026.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbawa itu menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah sebelum program tersebut direalisasikan. Ia menilai, tanpa regulasi yang jelas dan mekanisme pelibatan masyarakat lokal, investasi skala besar berisiko menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan.

DPRD, kata Takdir, meminta pemerintah daerah memperjelas sejumlah poin krusial. Di antaranya mekanisme pelibatan peternak lokal dalam rantai pasok produksi, perlindungan pasar agar produk dari investasi besar tidak menekan harga jual peternak mandiri, serta skema pemberdayaan UMKM melalui kemitraan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Meski demikian, Takdir menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung setiap upaya pembangunan dan investasi yang masuk ke daerah. Namun, dukungan tersebut tidak diberikan tanpa syarat.

“Kami mendukung program yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi dukungan itu bukan cek kosong. Semua harus dipaparkan secara detail dan terbuka agar tidak terjadi euforia investasi yang justru memutus mata rantai penghidupan peternak kita sendiri,” ujarnya.

Pihaknya berharap, pemerintah daerah lebih inklusif dalam merancang kebijakan pembangunan. Sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir korporasi.