KBRN, Mataram: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal merombak besar-besaran jajaran birokrasi. Tidak sekadar mutasi, lima pejabat eselon II diturunkan menjadi eselon III dalam penataan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.

Pelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Jumat, 9 Januari 2026. Sejak pukul 14.00 Wita, para pejabat eselon II terlihat memenuhi Pendopo Tengah.

Iqbal mengatakan perombakan ditujukan untuk mempercepat kerja organisasi perangkat daerah.

“Alhamdulillah pelantikan sudah berjalan dengan lancar. Pejabat eselon II yang terdampak perampingan tadi sudah dilantik, sehingga OPD bisa berjalan lebih cepat dan efektif,” kata Iqbal.

Adapun lima pejabat yang didemosi menjadi eselon III yakni:

1. Najamuddin Amy yang kini menjabat Kepala Bidang Kelembagaan BKD NTB

2. Subhan Hasan sebagai kepala bidang di Dinas Sosial dan PPA

3. Muhammad Taufieq Hidayat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4. Nuryanti sebagai Kepala Bidang Deposit Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

5. Hairul Akbar sebagai Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selain demosi, Iqbal juga menggeser sejumlah posisi strategis. Ahsanul Khalik ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kominfotik, Nunung Triningsih menjadi Kepala Satpol PP, Fathurrahman memimpin BPSDM, dan Izzudin Mahili mengisi posisi Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB. Surya Bahari dipercaya sebagai Kepala Bakesbangpoldagri, Lalu Herman Mahaputra sebagai Kepala Bapenda, serta Sadimin sebagai Kepala Pelaksana BPBD.

Perubahan juga menyentuh sektor perencanaan dan pelayanan publik. Baiq Nelly Yuniarti kini menjabat Kepala Bappeda, Wirawan Ahmad memimpin Dinas Koperasi dan UKM, Ahmad Mashuri menjadi Kepala Dinas Sosial dan PPA, Ahmadi mengisi jabatan Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB, dan Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans. Yusron Hadi ditarik ke lingkaran dekat gubernur sebagai staf khusus.