KBRN, Sumbawa: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa mengaku masih menghadapi kesulitan, dalam mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja untuk proyek konstruksi Blok Elang Dodo dan Rinti milik PT Amman yang direncanakan mulai dibangun pada 2027. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam proses pelatihan dan sertifikasi calon tenaga kerja lokal.

Kepala Disnakertrans Sumbawa, H. Varian Bintoro, menjelaskan bahwa pemotongan anggaran daerah sebesar Rp 548 miliar berdampak langsung pada kemampuan pemerintah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terlatih. Tanpa dukungan dari perusahaan, program pelatihan dinilai sulit dijalankan.

“Kalau kondisi anggaran seperti sekarang, kita tidak bisa berbuat banyak kalau hanya mengandalkan APBD. Tetapi jika perusahaan membantu, kita bisa siapkan tenaga kerja yang handal,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Menurut Varian, kebutuhan tenaga kerja untuk proyek Elang Dodo dan Rinti sangat besar, yakni mencapai 10.000 hingga 15.000 pekerja bersertifikasi. Karena itu, ia berharap adanya alokasi anggaran tambahan agar tenaga kerja lokal bisa menjadi prioritas dalam proyek besar tersebut.

Ia mengakui persiapan saat ini sudah cukup terlambat mengingat waktu konstruksi tinggal dua tahun lagi. Meski begitu, pemerintah daerah tetap menargetkan tenaga kerja lokal dapat mengambil peran signifikan dalam pembangunan tersebut.

Disnakertrans mencatat angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa mencapai sekitar 9.000 orang berdasarkan pendataan desa. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 6.000 tenaga kerja telah memiliki pelatihan dasar dan siap masuk pasar kerja. Tinggal menunggu formasi yang dibutuhkan perusahaan.

“Kita sudah bersurat ke perusahaan agar mengirimkan data kebutuhan tenaga kerja sehingga bisa kita siapkan. Termasuk 6.000 tenaga terlatih itu bisa langsung diterima bekerja,” jelas Varian.

Namun hingga kini, perusahaan belum menyampaikan detail kebutuhan tenaga kerja, meskipun pemerintah telah beberapa kali mengirimkan surat permintaan. Ketiadaan informasi tersebut membuat pemerintah daerah tidak dapat merancang pelatihan secara tepat sasaran.

“Kalau tenaga kerja sudah disiapkan, tetapi tidak ada kebutuhan dari perusahaan, tentu akan sia-sia. Karena itu kami minta perusahaan lebih proaktif memberikan data kebutuhan,” tambahnya.

Varian menegaskan koordinasi lanjutan antara pemerintah dan perusahaan perlu diperkuat untuk menghindari kendala di lapangan saat proyek berjalan. Pemerintah daerah, katanya, ingin memastikan tenaga kerja lokal memiliki kesempatan optimal untuk terserap di sektor konstruksi dan sektor pendukung lainnya.

“Pola komunikasi tetap kita lakukan demi menjamin tenaga kerja lokal mendapat tempat bekerja. Kami juga terus berupaya menyiapkan SDM handal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar daerah,” tandasnya.

Pihaknya berharap percepatan komunikasi dan kejelasan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dapat segera diperoleh agar pelatihan dan sertifikasi bisa dilakukan tepat waktu sebelum masa konstruksi dimulai.