KBRN, Mataram: Anggota Komisi V DPR RI Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Mori Hanafi, meninjau kondisi gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hangus terbakar pada akhir Agustus lalu. Dalam kunjungannya, Mori menegaskan perlunya percepatan rehabilitasi gedung agar segera kembali difungsikan sebagai pusat pengambilan keputusan strategis daerah.
“Saat ini kondisinya bisa dibilang sudah hancur, sehingga membutuhkan penanganan perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mengingat kantor DPRD ini adalah tempat banyak keputusan strategis daerah dibuat,” ujar Mori di Mataram, Sabtu (13/9/2025).
Kondisi gedung DPRD NTB yang habis terbakar. (Foto: RRI/Halwi)
Mori menambahkan, kunjungan tersebut dilakukan bersama Kepala Balai Kementerian PUPR. Ia memastikan adanya komitmen pemerintah pusat untuk menanggung biaya rehabilitasi gedung DPRD NTB, sesuai arahan Presiden melalui Menteri PUPR.
“Sudah ada komitmen langsung dari presiden melalui pak menteri, bahwa penanganan kantor-kantor yang hancur atau rusak berat akibat kerusuhan beberapa waktu lalu akan ditanggung pemerintah pusat,” jelasnya.
Terkait anggaran, Mori menyebut masih dalam tahap pembahasan. Estimasi awal berkisar di atas Rp100 miliar, namun angka tersebut bisa berubah menyesuaikan kebutuhan riil, termasuk kelengkapan interior dan penyesuaian kapasitas anggota DPRD NTB dari 55 menjadi 65 orang.
“Usulan awal memang Rp200 miliar, tapi kita sesuaikan. Mudah-mudahan tidak sebesar itu. Intinya, anggaran ini menyesuaikan kebutuhan,” katanya.
Selain perbaikan fisik, gedung DPRD NTB juga direncanakan diperkuat dengan dinding beton tambahan agar mampu menahan gempa hingga skala 9,8. Sebelumnya, daya tahan bangunan hanya diproyeksikan pada skala 6 hingga 7.
Adapun proses rehabilitasi ditargetkan rampung pada tahun 2026, dengan catatan seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan. “Kalau semua lancar, pemerintah pusat siap mempercepat agar gedung ini segera difungsikan kembali,” tegas Mori.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....