KBRN, Mataram: Anggota Komisi V DPR RI, Haji Abdul Hadi, menyoroti pentingnya penataan sungai dan penyesuaian tata ruang pembangunan perumahan sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi banjir di wilayah Mataram dan sekitarnya. Hal ini disampaikan menyusul banjir yang terjadi dua kali dalam musim hujan dan musim kemarau tahun ini.
“Cuaca kita sekarang tidak menentu, bahkan musim kemarau ini terasa lebih basah dari musim hujan. Ini yang disebut musim panas yang basah,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025) di Mataram.
Ia menegaskan bahwa meski tidak ada tanggul yang jebol, namun beberapa talut di perumahan rusak karena dibangun di lokasi yang tidak sesuai peruntukan tata ruang. Dari enam kecamatan di Kota Mataram, empat di antaranya terdampak cukup parah akibat curah hujan yang sangat tinggi. Situasi ini telah ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian PUPR dan telah menjadi atensi khusus dari kementerian.
“Kami meminta pemerintah pusat, terutama Kementerian PUPR, untuk segera melakukan penataan terhadap sungai-sungai besar yang melintasi Kota Mataram, seperti Sungai Ancar, Jangkok, dan Unus. Penataan ini sangat penting mengingat banyak warga tinggal di bantaran sungai yang rawan longsor dan banjir,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kewenangan dalam penanganan infrastruktur pasca banjir. Menurutnya, jika kemampuan daerah tidak mencukupi, maka pemerintah provinsi atau kabupaten bisa mengajukan bantuan ke pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) terkait irigasi, jalan daerah, dan infrastruktur lainnya.
“Saat ini ada Inpres yang bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak. Proses dan prosedurnya sudah ada. Tinggal diajukan,” ujar politisi PKS NTB itu.
Terkait komunikasi dengan Pemerintah Kota Mataram dan Provinsi NTB, Abdul Hadi menyampaikan bahwa dirinya selalu terbuka dan siap menjadi perpanjangan tangan masyarakat NTB di tingkat pusat.
“Kami sudah buka ruang komunikasi. Kalau Pak Wali Kota atau Pak Gubernur belum sempat, saya tetap aktif menjalin komunikasi dengan kepala dinas. Baru saja saya bertemu Kadis PUPR untuk meninjau jembatan gantung yang rusak di Sungai Pemamuran, Lombok Barat,” ungkapnya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Haji Abdul Hadi juga mengawal sejumlah usulan strategis daerah, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan di Lombok Barat dan provinsi secara umum.
“Kami sudah buatkan rekomendasi dukungan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan infrastruktur di daerah. Komitmen kami jelas, untuk masyarakat NTB,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....