KBRN, Lombok Utara: Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM menerima kunjungan kerja Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP-Taskin RI), Nanik Sudaryati Deyang, di Kantor Bupati KLU, Rabu (25/6/2025). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pusat dalam percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Turut hadir mendampingi Sekda dalam pertemuan tersebut antara lain Asisten I Setda KLU Atmaja Gumbara, SP, Kepala Bappeda KLU Gatot Sugihartono, ST, Kadis P2KBPMD Mala Siswandi, S.Kom, dan Kadis Sosial Fatturahman, S.ST, serta jajaran terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Sekda Anding menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka kemiskinan di Lombok Utara. Ia menyampaikan bahwa sejak pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008, KLU telah mengalami penurunan signifikan angka kemiskinan dari 43,14 persen menjadi 23,96 persen pada tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Memang secara persentase, KLU masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di NTB, namun kami juga dikenal sebagai daerah paling aman di provinsi ini. Dengan semangat optimisme, kami menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan,” ungkap Anding.

Sekda juga menyebut sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terus meningkat dari Rp120 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp333 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut dinilai sebagai indikator positif dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung program pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Wakil Kepala I BP-Taskin RI Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa BP-Taskin merupakan lembaga baru setingkat kementerian yang berada langsung di bawah Presiden RI. Lembaga ini bertugas merumuskan Rencana Induk (Rinduk) Pengentasan Kemiskinan yang wajib diintegrasikan ke dalam program seluruh kementerian dan lembaga.

“Angka kemiskinan nasional saat ini berada di kisaran 9,8 persen, dengan angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,57 persen. Angka ini merupakan tantangan besar pasca-pandemi COVID-19 dan dalam menghadapi dinamika global,” ujar Nanik.

Ia mengapresiasi capaian Pemda KLU dalam menurunkan angka kemiskinan lebih dari 20 persen dalam 17 tahun terakhir. Lonjakan PAD dari Rp8 miliar pada awal pemekaran menjadi Rp333 miliar dinilainya sebagai capaian luar biasa dan pondasi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut, Nanik memaparkan beberapa strategi nasional yang tengah disiapkan Presiden RI untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Di antaranya adalah pendirian Sekolah Rakyat, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan program bantuan sosial lainnya seperti BLT, JKN, dan Jamsostek.

“Pentingnya data yang valid menjadi kunci agar seluruh program ini tepat sasaran. Pemerintah pusat sangat berharap sinergi dengan daerah berjalan optimal demi memastikan bahwa setiap bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.