KBRN, Mataram: Sejumlah masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak adanya rencana kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) musim haji 1444 Hijriah. Penolakan itu disampaikan Maulana Sutrisno dari Kota Mataram, Aisyah dari Lombok Barat, Ian dari Lombok Tengah. Selanjutnya Satya di Mataram, Eliza di Lombok Barat, Rudi di Mataram.
Seluruhnya menyampaikan pendapat di sesi satu acara Opini Publik dan Klarifikasi (Opsi) Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram, Rabu (25/1/2023). Opsi bertopik Wacana Kenaikan BPIH.
“Biaya yang semula sekitar 39 juta rupiah menjadi 69 juta,” kata Maulana.
Mengklarifikasi audiens yang telah menyampaikan opini, Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani, ST.,MSi., mengatakan, ikut menolak wacana tersebut. Pihaknya telah bersurat ke Panitia Kerja Komisi VIII RI yang membidangi urusan haji.
Menurut Hadrian, jawaban atas surat yang dikirim DPRD NTB paling lambat diterima dua minggu mendatang. Isi surat berdasarkan kuota haji tahun 2023 secara nasional dan signifikasi calon jamaah haji (CJH) dari NTB per tahun.
“Wacana kenaikan ini diterangkan Kementerian Agama RI karena kenaikan biaya pelayanan haji di Arab Saudi,” kata Hadrian.
Hadrian menyatakan, di tengah kenaikan itu, pemerintah tidak langsung mengambil keputusan menaikan biaya haji. Karena pemerintah RI memiliki maskapai penerbangan nasional. Pada satu sisi, pemerintah juga mengelola Dana Abadi Umat. Sehingga dapat digunakan untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan haji.
Pada closing statement, Hadrian menegaskan, keseriusan Komisi V DPRD dalam membahas wacanana kenaikan BPIH. Solusi yang diajukan benar-benar dapat dilaksanakan Kementerian Agama RI. Ditambah hubungan diplomatic Indonesia-Arab Saudi yang baik.
Bukan mustahil pusat dapat membatalkan atau menghapus wacana kenaikan BPIH yang mengemuka di tengah dengar pendapat Kementerian Agama Ri dengan Komisi VIII DPR RI.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....