KBRN, Mataram: Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan inovasi Aplikasi Tilang Humanis dan Aplikasi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam). Aplikasi Tilang Humanis ini menawarkan pendekatan edukatif dalam menertibkan pelanggar lalu lintas tanpa harus dikenakan sanksi denda.

Melalui aplikasi ini, pelanggar hanya diberikan teguran dan edukasi yang disampaikan secara langsung melalui platform tersebut. Pendataan pelanggar lalu lintas pun telah terintegrasi dengan sistem Dukcapil, sehingga pelanggaran dapat tercatat dengan baik.

Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi (kanan) saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Kapolda NTB, Hadi Gunawan, S.H., S.I.K. di Ruang Presisi Polda NTB, Senin (6/1/2025). Foto: Biro Adpim

Inovasi ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, berharap kedua aplikasi ini dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, serta kedisiplinan masyarakat maupun anggota Polri di wilayah NTB.

“Aplikasi ini tidak hanya relevan bagi tugas kepolisian, tetapi juga mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengawalan pembangunan, dan pembinaan masyarakat,” ujar Sekda dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Kapolda NTB, Hadi Gunawan, S.H., S.I.K. di Ruang Presisi Polda NTB, Senin (6/1/2025).

Menurutnya, Aplikasi Tilang Humanis tidak hanya mendukung tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan berbasis digital di NTB.

Kapolda NTB, Hadi Gunawan, menjelaskan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Berdasarkan data, pelanggaran lalu lintas di NTB mencapai angka 80 persen.

"Dengan adanya Aplikasi Tilang Humanis, diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus edukasi kepada masyarakat agar lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas," jelasnya.

Selain itu, Aplikasi Bidpropam dirancang untuk meningkatkan kedisiplinan anggota Polri, mendukung profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.

Dalam Rakor tersebut juga turut dipresentasikan Aplikasi Satu NTB, sebuah platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait Provinsi NTB.