KBRN, Mataram: Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menunjukkan komitmen kuat dalam transisi energi dengan berbagai regulasi yang mendukung. Sejak tahun 2015, NTB telah memiliki kerangka kebijakan energi yang cukup lengkap. Namun, implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks keadilan sosial atau Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), masih menghadapi sejumlah tantangan.

Perwakilan GEDSI JET Working Group NTB Ida Wahyudah mengatakan Integrasi prinsip GEDSI dalam transisi energi di NTB memang telah diakomodasi dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Energi Hijau. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh kurangnya pedoman teknis yang spesifik.

"Akibatnya, banyak pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), belum sepenuhnya memahami bagaimana mengimplementasikan konsep GEDSI dalam program energi terbarukan." Jelasnya Rabu (18/12/2024).

Ida mengatakan pihaknya menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait transisi energi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berkelanjutan secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.

Selain kurangnya pedoman teknis, tantangan lain yang dihadapi NTB adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia."Banyak pegawai di OPD yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang GEDSI dan bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks energi terbarukan."Katanya.

Minimnya data dan informasi yang mendukung implementasi Just Energy Transition (JET) juga menjadi kendala. Data yang komprehensif diperlukan untuk merancang program yang tepat sasaran dan efektif.

"Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah perlu menyediakan pedoman teknis yang jelas dan menyelenggarakan pelatihan bagi para pemangku kepentingan." Katanya.

Menurutnya masyarakat, terutama kelompok rentan, harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, sektor swasta dapat berperan sebagai mitra strategis dalam menyediakan teknologi dan pendanaan.

"Dengan potensi energi yang besar dan komitmen yang kuat, NTB memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.Namun, keberhasilan transisi energi di NTB sangat bergantung pada upaya bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada."Pungkasnya.