RRI.CO.ID, Mataram - Kepastian penetapan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 memasuki tahap akhir. Draf Surat Keputusan (SK) penetapan tersebut kini telah berada di meja Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI NTB Tahun 2026 di Mataram, Minggu 8 Februari 2026.

Politisi yang akrab disapa Miq Ari tersebut menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses administratif agar penetapan NTB–NTT sebagai tuan rumah PON XXII 2028 segera rampung.

“Draf SK NTB–NTT sebagai tuan rumah PON 2028 sudah ada di meja Menpora. Tinggal kita dorong sedikit, dan itu tugas saya untuk memastikan surat ini segera ditandatangani,” kata Miq Ari.

Ia menargetkan SK penetapan tersebut dapat terbit paling lambat pekan depan. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Insyaallah, jika tidak ada halangan, paling lambat minggu depan NTB–NTT sudah resmi sah secara hukum sebagai tuan rumah PON XXII 2028,” ujarnya.

Miq Ari menjelaskan, Gubernur NTB dan Gubernur NTT telah menyampaikan surat resmi kepada Menpora terkait kesiapan daerah masing-masing. Selain itu, dukungan dan persyaratan dari KONI Pusat juga telah lengkap.

Dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, ia menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda penetapan PON XXII 2028 di dua provinsi bertetangga itu.

Namun demikian, masih terdapat satu langkah penting yang perlu segera direalisasikan, yakni pertemuan antara tiga kepala daerah: Gubernur NTB, Gubernur NTT, dan Gubernur DKI Jakarta. Pertemuan ini diperlukan untuk membahas pembagian cabang olahraga (cabor), mengingat konsep PON XXII 2028 tidak mengedepankan pembangunan venue baru.

“Ada beberapa cabor yang tidak memungkinkan digelar di NTB atau NTT karena keterbatasan venue. Karena itu, Jakarta menjadi opsi rasional untuk menampung cabor tertentu,” jelasnya.

Menurut Miq Ari, pemindahan sebagian cabor ke Jakarta merupakan solusi strategis agar pelaksanaan PON XXII 2028 tetap memenuhi standar internasional tanpa membebani APBN maupun APBD untuk pembangunan infrastruktur baru. Beberapa cabor yang berpotensi digelar di Jakarta antara lain boling, akuatik, dan berkuda.

“NTB kebagian apa, NTT apa, dan Jakarta apa. Kalau tiga kepala daerah sudah sepakat dan ada keputusan resmi, maka persiapan PON XXII 2028 bisa langsung berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, Miq Ari mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung penuh NTB–NTT sebagai tuan rumah PON 2028. Ia juga memastikan Komisi X DPR RI akan memperjuangkan dukungan anggaran di tingkat pusat.

“Setelah SK ditandatangani Menpora, pada 2027 kami di Komisi X DPR RI akan memperjuangkan anggaran PON XXII 2028. Kapan lagi kita menjadi tuan rumah kalau bukan sekarang,” pungkasnya.