RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menilai pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB selama ini belum optimal karena lemahnya orkestrasi antarpemangku kepentingan. Ia menegaskan pemerintah provinsi siap berperan sebagai “dirigen” yang mengoordinasikan seluruh program agar intervensi tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan Iqbal dalam Rapat Koordinasi Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jumat, 23 Januari 2026. Menurutnya, saat ini terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus penanganan lima tahun ke depan.

“Target utama kita menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” kata Iqbal melalui keterangannya, Sabtu, 24 Januari 2026.

Ia mengungkapkan, berbagai program pengentasan kemiskinan telah berjalan puluhan tahun dengan melibatkan banyak mitra pembangunan. Namun hasilnya belum signifikan karena setiap pihak bekerja sendiri-sendiri tanpa kerangka kolaborasi yang jelas.

“Masalahnya adalah lack of orchestration. Tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Masing-masing jalan sendiri,” ujarnya.

Iqbal menilai kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial, termasuk pernikahan usia dini dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, kini mendorong pendekatan terintegrasi melalui program Desa Berdaya. Dalam skema tersebut, pemerintah provinsi menyiapkan basis data desa secara detail, mulai dari kondisi sosial hingga kebutuhan spesifik masyarakat. Data ini menjadi acuan agar program mitra pembangunan tidak tumpang tindih.

“Tugas pemerintah provinsi menyediakan data dan arah. Mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tapi iramanya harus sama,” kata Iqbal.

Ia juga menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan menjadi tujuan utama pembangunan daerah. Sektor unggulan seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, bukan tujuan itu sendiri.

“Nomor satu itu pengurangan kemiskinan. Yang lain adalah alat untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan,” ujarnya.