RRI.CO.ID, Mataram – Sekitar 30 anggota Komisi V DPR RI dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu, 22 Juli 2026. Dari sejumlah agenda yang telah disiapkan, kunjungan pertama akan dipusatkan di Kompleks GOR Turida, Kota Mataram, yang diusulkan menjadi salah satu venue utama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, menyatakan kunjungan tersebut menjadi peluang besar bagi NTB untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap revitalisasi GOR Turida.

"Alhamdulillah, Pertama kali dalam sejarah, ada 30 orang anggota Komisi V yang akan datang ke NTB. Biasanya Komisi V itu kalau kunjungan ke suatu daerah paling maksimal hanya 10. Ini 30 orang pimpinannya tiga, Pak Lasarus, Ridwan Bae, sama Robert Rouw," ujar Mori Hanafi Selasa, 21 Juli 2026.

Menurutnya, agenda pertama rombongan yaitu meninjau langsung kondisi GOR Turide yang telah diajukan sebagai salah satu venue PON 2028. Revitalisasi yang direncanakan meliputi pembangunan stadion utama yang lebih representatif, penambahan tribun hingga mengelilingi arena, penggantian bangku menjadi sistem single seat, serta peningkatan sistem pencahayaan berstandar nasional.

"Mudah-mudahan, kalau semua teman-teman ini setuju, karena yang akan datang ini ada semua penentu dan pengambil kebijakan, kalau mereka setuju, insyaallah revitalisasi kompleks GOR Turide bisa kita wujudkan," kata Mori.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas GOR Turide menjadi salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah PON 2028 bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta. Kehadiran fasilitas olahraga yang memenuhi standar nasional dinilai penting, tidak hanya untuk penyelenggaraan PON, tetapi juga sebagai warisan jangka panjang bagi pembinaan atlet daerah.

Selain meninjau GOR Turida, kata Mori Komisi V DPR RI juga dijadwalkan mengunjungi lokasi pembangunan Kantor DPRD Provinsi NTB serta meninjau rencana pengembangan program konektivitas pelabuhan melalui skema Port-to-Port yang telah mendapat persetujuan dalam pembahasan di tingkat komisi.