Komisi VII Soroti Sampah dan Krisis Air Bersih di Gili Tramena

RRI.CO.ID, Lombok Utara — Komisi VII DPR RI menyoroti persoalan sampah dan krisis air bersih yang masih membayangi kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air atau Gili Tramena, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan persoalan tersebut harus segera dibenahi jika pemerintah ingin mengembangkan Gili Tramena sebagai destinasi wisata berkualitas.

“Pertama, permasalahan yang menjadi ini adalah sampah. Yang kedua, permasalahan air. Terus yang ketiga adalah permasalahan turis yang datang di sini,” kata Bambang saat kunjungan kerja di Gili Meno, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut Bambang, jumlah wisatawan tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pariwisata. Pemerintah perlu mengejar wisatawan yang tinggal lebih lama dan memiliki daya belanja lebih tinggi.

Ia mencontohkan Penang, Malaysia. Menurut dia, kawasan tersebut mampu menarik jutaan wisatawan dengan rata-rata lama tinggal yang lebih panjang.

“Turis yang berkualitas sebenarnya adalah turis yang mau lama tinggal di tempat kita,” ujarnya.

Namun, target tersebut sulit dicapai jika kebutuhan dasar wisatawan masih bermasalah. Bambang menempatkan ketersediaan air bersih sebagai persoalan paling mendesak.

“Kalau air saja masih menemukan kesulitan, ya ini adalah satu tantangan. Bagaimana air itu harus didulukan,” katanya.

Selain air bersih, ia meminta pemerintah memperbaiki konektivitas transportasi publik antardestinasi wisata. Kebersihan kawasan juga dinilai harus menjadi prioritas.

Bambang mengaku masih menemukan persoalan sampah di kawasan Gili Trawangan. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat mengurangi kenyamanan wisatawan sekaligus merusak citra destinasi wisata.

“Saya lihat Gili Trawangan memang kurang bersih. Banyak sampah,” ujarnya.

Bambang menilai Lombok sebenarnya memiliki modal pariwisata yang jauh lebih besar, terutama dari sisi kekayaan alam. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengembangan wisata budaya.

Ia membandingkan Lombok dengan Penang yang dinilai mampu mengemas potensi budaya menjadi daya tarik wisata.

“Malaysia itu lebih banyak menjual wisata budaya. Kita alamnya luar biasa bagus, jauh lebih bagus daripada Penang, Malaysia. Tapi budaya mereka yang hanya sedikit itu mereka eksplor besar-besaran,” kata Bambang.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan wisata alam, tetapi juga mengembangkan potensi budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Komisi VII, kata Bambang, membawa sejumlah mitra dalam kunjungan tersebut untuk mencari solusi atas persoalan di kawasan Gili Tramena.

Ia menyebut dukungan dapat diarahkan melalui sektor perindustrian, ekonomi kreatif, UMKM, hingga akses pembiayaan usaha.

“Semua kita hadirkan. Kita hadirkan semua mitra daripada Komisi VII. Jadi apa yang menjadi permasalahan ini tentu kita pecahkan bersama-sama,” ujarnya.

Bambang juga mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada pemerintah daerah agar potensi wisata Lombok Utara dapat dikembangkan secara optimal.

Menurut dia, pengembangan pariwisata harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan dasar. Air bersih, transportasi, kebersihan, serta penguatan ekonomi lokal menjadi fondasi sebelum pemerintah mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan.

Dengan pembenahan tersebut, ia berharap Lombok tidak sekadar mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar, tetapi mampu membuat wisatawan tinggal lebih lama dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.